FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Juru Bicarq Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menanggapi tudingan yang menyebut partainya, dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) defensif soal pagar laut di Tangerang.
Itu menanggapi pernyataan Urbanis, Elisa Sutanudjaja. Ia menanyakan kepada Pendiri Rujak Center for Urban Studies itu, apakah Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan pagar laut di tempat sama.
“Mbak, mohon maaf. Pagar laut&PIK 2 itu tempat yang sama?” kata Herzaky dikutip dari unggahannya di X, Selasa (21/1/2025).
Ia meminta Elisa mengecek letak PIK 2. Sebelum menuding AHY yang pernah menjabat Menteri Agraria dan Tata Tuang (ATR).
“Yang buat pagar laut ketawa-ketawa ini karena ada yang salah sasaran,” imbuhnya.
Di sisi lain, ia berterima kasih kepada Elisa atas masukannya. Ia mengatakan pihaknya juga akan mengawal persoalan tersebut.
“Terima kasih juga untuk masukannya. Mari kita sama-sama kawal,” ujarnya.
Di sisi lain, sebelum persoalannya lebih jauh. Ia meminta foto Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hal Guna Bangunan (HGB) yang beredar di media sosial dicek dulu.
“Foto SHM&HGB yg beredar itu benaran di lokasi pagar laut? Apa di daerah beda? Pagar laut di Kab Tangerang, foto SHM di Jakut. 😅 Nanti makin kencang ketawanya yg buat pagar laut itu,” terangnya.
“Ayo kita sama-sama kejar. Siapa dalang pagar laut ini. Jangan sampai lolos,” tambahnya.
Sebelumnya, Elisa Sutanudjaja, Pendiri Rujak Center for Urban Studies memberi saran kepada Demokrat dan AHY.
“Jangan defensif kayak gini. Tidak ada manfaatnya utk AHY dan Demokrat,” kata Elisa dikutip dari unggahannya di X, Senin (20/1/2025).
Ia juga meminta mencermati pengangkaktan AHY sebagai Menteri ATR pada Februari 2024, dan PIK2 menjadi PSN 3 bulan setelah AHY menjadi Menteri.
Menteri ATR dalam konteks PSN bertanggung jawab meyelenggarakan urusan agraria, pertanahan dan tata ruang terkait PSN.
“Apakah Menteri saat itu sudah melakukan evaluasi thdp pertanahan PIK 2? Tidak bisa lepas tangan begitu saja. Di bawah Kementerian juga ada tugas pengawasan,” ujar Elisa.
Menurut Elisa, seharusnya Demokrat waspada kenapa AHY tiba-tiba menjadi Menteri ATR/BPN, Bidang yang menurutnya jauh dari pengalaman AHY. Bidang yang sangat teknis dan banyak jebakan batman dan ranjau.
“Saya saja curiga kok Mulyono tetiba ganti Menteri ATR deket2 injury time,” imbuhnya.
Di sisi lain, ia menyoal pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Demokkrat, Jansen Sitindaon. Menurutnya, tidak boleh melemparkan persoalan ini kepada Pemkab, karena Kanwil2 BPN adalah koordinasinya langsung vertikal kepada Kementriannya.
Soal HGB di desa Kohod, ada berbagai macam HGB di berbagai lokasi. Ada yang di daratan dan laut.
“Jika benar itu hasil reklamasi, maka sebelum ada HGB (dan memang ada HGB nya, silakan dicek di situs/apps BHUMI), jika itu dalam rupa reklamasi, maka sebelumnya ada penerbitan Hak Pengelolaan kepada Pemkab Tangerang/Pemprov Banten. Siapa yang keluarkan? Ya BPN lagi. Dan BPN juga tetap harus datang cek ukur. Jika pakai Permen Tanah Musnah, ya BPN kan juga tetap harus datang,” jelasnya.
Elisa pun merumuskan tiga sarannya, yakni sebagai berikut:
- Pastikan situs BHUMI tetap bisa diakses publik seperti biasa. Jangan sampai ada gangguan. Transparansi adalah jalab membangun kepercayaan.
- Sebagai Menko, Pak AHY bisa memerintahkan Menteri ATR utk melakukan audit internal - tmsk kepada Kepala BPN yg Anda kutip.
- Cabut jika memang terjadi maladministrasi, penyelewengan dll. Dari kutipan saja jelas aneh sekali prosesnya. kok bisa keluar HGB di atas laut bisa keluar? Apakah tanpa ada pengukuran datang ke lokasi?
“Selamat bertugas. Ini kesempatan Pak AHY untuk bersinar,” tandasnya.
(Arya/Fajar)
