Isu lainnya yang menjadi perhatian adalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap WNI di luar negeri, kasus kekerasan seksual, termasuk pada anak, rencana pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2026, serta upaya mewujudkan swasembada energi.
Selain itu, Puan menyoroti meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur serta bergabungnya Indonesia sebagai anggota tetap BRICS.
"Oleh karena itu, menjadi tugas DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa regulasi, Aparatur Sipil Negara, kelembagaan, program, serta pengelolaan anggaran harus berjalan efektif, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi rakyat," tegasnya.
Di sisi lain, Puan mengapresiasi langkah DPR RI dan pemerintah yang telah berhasil menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025.
Menurutnya, hal ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan pelayanan ibadah haji serta mencari formula yang dapat meringankan beban jamaah haji. (*)
