FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pegiat media sosial Jhon Sitorus mengkritik hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik sebesar 80,9% terhadap pemerintahan saat ini. Ia mempertanyakan validitas angka tersebut, mengingat berbagai permasalahan yang terjadi di kabinet.
Sitorus menyoroti sejumlah menteri yang dianggapnya bermasalah, seperti penggunaan kop surat kementerian untuk acara keluarga, anggaran Rp20 triliun dari Kementerian Hukum dan HAM, klaim pembangunan 40.000 rumah yang dianggap hoaks, hingga perbedaan pendapat antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait pagar laut di Tangerang.
"Ngga ngapa2in, tiba2 angka kepuasan 80,9%. Padahal, menterinya banyak yang NGACO. Mulai dari memakai kop surat kementerian untuk acara keluarga, anggaran 20 Triliun dari Kementerian HAM, hoax 40.000 rumah sudah dibangun hingga KKP yang tiba2 tidak sependapat dengan Prabowo soal pagar laut Tangerang,"katanya
Selain itu, ia mengkritik wakil presiden yang dinilainya lebih fokus pada kegiatan membagikan susu dan sering membuat pernyataan yang dianggap blunder.
"Wakilnya apalagi, hari-hari cuma sibuk bagi2 susu. Bicaranya bagai blunder yang gak pernah berhenti sehingga tak ada pernyataan yang bisa didengar dari mulutnya selain bicara dengan anak-anak SD saat bagi2 susu dengan komat kamit,"jelasnya.
Program Makan Bergizi Gratis juga disebutnya amburadul, dengan sumber pendanaan yang tidak jelas dan usulan iuran dari masyarakat yang dianggap tidak tepat.
"Makan Bergizi Gratis? Apalagi. AMBURADUL. Sumber pendanaan masih abu-abu dari mana asal yang jelas. Dana Baznas mulai diubek-ubek bahkan ada usul iuran dari masyarakat yang awokawokawok,"tambah Jhon.
Sitorus juga menyoroti sikap Prabowo yang kontroversial terkait wacana memaafkan koruptor dengan syarat pengembalian uang korupsi, yang dianggapnya bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi.
"Prabowo? Lagi kontroversial soal memaafkan Koruptor dengan memebaskan tuntutan hukum asal uang kurupsinya dikembalikan. Ini jelas sikap yang anti Pemberantasan korupsi. Juga dengan wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD, makin NGACO lagi kualitas demokrasi kita, terkubur malah,"ungkapnya
Selain itu, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilainya menurunkan kualitas demokrasi.
Dengan berbagai permasalahan tersebut, Sitorus mempertanyakan dasar dari angka kepuasan 80,9% yang dirilis dalam survei tersebut.
Ia bahkan menyindir kemungkinan adanya intervensi dalam pelaksanaan survei, serupa dengan dugaan yang muncul pada Pilpres 2024.
"Hasil tidak ada, pelaksanaan berantakan, kabinet serampangan. Jadi, atas dasar apa 80,9% itu?Jangan2 pelaksanaan surveinya didampingi aparat, kayak Pilpres 2024 kan, who knows,"pungkasnya.
Diketahui, setelah 100 hari masa pemerintahan, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9%, menurut survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada 4–10 Januari 2025.
Survei ini melibatkan 1.000 responden di 38 provinsi dan menunjukkan bahwa kepuasan publik didorong oleh kepemimpinan yang berorientasi pada rakyat serta pelaksanaan janji-janji kampanye, seperti program pemberian makanan bergizi gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil yang dimulai pada 6 Januari.
Sebagai perbandingan, mantan Presiden Joko Widodo memiliki tingkat kepuasan 65,1% setelah 100 hari pertama masa jabatannya
