FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, menyoroti dampak kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait distribusi gas LPG 3 kilogram.
Ia mengaitkan kebijakan tersebut dengan peristiwa tragis yang menimpa seorang warga di Demak, Jawa Tengah.
Dikatakan Jhon, kebijakan yang menyebabkan kelangkaan LPG subsidi telah berdampak fatal bagi masyarakat kecil.
Ia menyampaikan kritik tajam terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Bahlil atas insiden tersebut.
"Korban kedua gara-gara ulah Prabowo dan Bahlil. Mau bunuh berapa orang lagi pak?," ujar Jhon di X @JhonSitorus_18 (5/2/2025).
Ia mengungkapkan bahwa kelangkaan gas LPG 3 kg di Kabupaten Demak memaksa seorang warga bernama Tri Lestari untuk berkendara jauh ke Kabupaten Grobogan demi mendapatkan gas tersebut. Namun, perjalanan itu berakhir tragis.
"Nahas, bu Tri Lestari harus meregang nyawa karena kecelakaan," sesalnya.
Jhon bilang, korban terseret 30 meter bersama tabung LPG 3 Kg dan meninggal di tempat.
Dengan nada sarkastik, ia menyalahkan pemerintah atas peristiwa ini. Meskipun Presiden Prabowo telah memberikan instruksi agar para pengecer bisa kembali menjual gas LPG 3 kilogram.
"Terimakasih Prabowo, Terimakasih Bahlul eh Bahlil. Kalian kok suka banget membunuh orang sih?," tandasnya.
Sebelumnya, seorang lansia di Pamulang dilaporkan meninggal dunia saat mengantre untuk membeli gas elpiji bersubsidi 3 kg.
Kejadian ini memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar.
Zainal menyoroti bahwa meskipun ada banyak kemungkinan penyebab di balik kematian tersebut, peristiwa ini tetap menggugah keprihatinan mendalam.
"Saya tak punya kemampuan untuk melacak detail benarkah ini dan kenapa terjadi," ujar Zainal di Instagram Pribadinya @zainalarifinmochtar (4/2/2025).
Ia juga mengajak masyarakat untuk merenungkan kondisi sosial yang memungkinkan tragedi ini terjadi.
"Tentu saja bisa banyak penyebab utama di balik kematian beliau," cetusnya.
"Seribu satu alasan bisa dicari. Satu hal jelas, kecil atau besar bisa jadi ada relasinya," sambung dia.
Ia kemudian menyemprot Presiden Prabowo dan para pembantunya di kabinet. Sebab, kebijakan yang dikeluarkan, khususnya Kementerian ESDM terbilang menyusahkan rakyat.
"Tapi mohon coba renungkan dikit, inikah yang kita maui dari sebuah negara yang dijalankan oleh pemerintah dan keseluruhan aparatnya?," Zainal menuturkan.
Tambahnya, tanpa perlu membahas tanggung jawab pemerintah lebih jauh, peristiwa ini seharusnya cukup untuk menggugah rasa kebersamaan sebagai sesama warga negara.
"Tak perlu jauh bicara soal tanggungjawab, cukup soal merasa sebagai tubuh yang satu sesama warga negara saja, kita teriris," kuncinya.
(Muhsin/fajar)
