FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP Perisai, Chandra Halim, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dari jabatannya.
Desakan ini muncul setelah kebijakan Bahlil dinilai menyebabkan kesulitan bagi masyarakat, bahkan berujung pada meninggalnya seorang nenek yang antre untuk mendapatkan gas melon.
"Bahlil tidak layak dipertahankan sebagai anggota kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo. Bisa-bisanya seorang menteri membuat kebijakan yang tidak diketahui oleh Presiden," tegas Chandra dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Chandra menyoroti rekam jejak Bahlil selama menjabat di kabinet pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, saat masih menjabat sebagai Menteri Investasi di era Presiden Jokowi, Bahlil sempat mengeluarkan kebijakan kontroversial yang hendak menggusur masyarakat Rempang, Kepulauan Riau, dengan alasan investasi. Padahal, warga di sana sudah turun-temurun mendiami tanah leluhur mereka.
"Sejak menjadi menteri di era Jokowi, kebijakan yang dibuatnya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi rakyat. Kalau tidak dicopot, Bahlil akan menjadi duri dalam daging dalam kabinet Prabowo," lanjut Chandra.
Chandra juga mempertanyakan alasan Bahlil tidak berkoordinasi dengan Presiden terkait kebijakannya melarang pengecer menjual gas melon dan mengharuskan masyarakat membeli langsung di pangkalan resmi Pertamina. Kebijakan tersebut, kata Chandra, justru menyulitkan rakyat kecil yang kesulitan mengakses gas bersubsidi.
"Prabowo terpilih sebagai Presiden dalam satu putaran, itu artinya beliau berada di hati rakyat. Sementara kebijakan menterinya justru membuat Presiden semakin jauh dari rakyat. Ini bisa disebut insubordinasi! Pilihannya hanya satu: pecat Bahlil," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menanggapi isu kelangkaan elpiji tiga kilogram (kg) yang beredar di masyarakat.
Menurut Bahlil, tidak ada kelangkaan elpiji 3 kg, melainkan adanya pengaturan distribusi yang kini hanya dapat dilakukan melalui pangkalan resmi.
Mulai 1 Februari 2025, pemerintah mengimplementasikan kebijakan baru yang melarang pengecer menjual elpiji 3 kg secara bebas.
Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menghindari manipulasi harga oleh pengecer dan memastikan agar distribusi elpiji lebih terarah dan tepat sasaran. (zak/fajar)
