FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Anggota Komisi XIII DPR RI, H. Sugiat Santoso, memberikan apresiasi terhadap program pelatihan keterampilan di bidang garmen bagi warga binaan Lapas Kelas I Makassar.
Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik yang dilakukan pada Kamis (6/2/2025). Dalam tinjauannya, Sugiat menilai bahwa pembinaan ini sangat positif bagi warga binaan.
"Ini sudah seperti pabrik garmen, dan ini sangat bagus. Kita berharap program seperti ini bisa diterapkan di Lapas lain agar warga binaan memiliki kegiatan positif dan benar-benar dibina," ujar Sugiat, yang juga Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi XIII DPR RI.
Ia menambahkan bahwa program seperti ini akan membantu warga binaan untuk lebih siap saat kembali ke masyarakat.
“Dengan begitu, saat mereka kembali ke masyarakat, mereka bisa menjadi warga negara Indonesia yang produktif," tambahnya.
Sebagai perwakilan dari Fraksi Gerindra, Sugiat menegaskan bahwa DPR RI siap mendukung penguatan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan, baik dari sisi kebijakan maupun pengalokasian anggaran.
"Kami di DPR RI memiliki tugas dalam pembuatan regulasi, dan kami mendukung kebijakan yang memperkuat pembinaan di Lapas," katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Sugiat juga membahas efisiensi anggaran yang telah dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Ia mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan membahas realisasi anggaran bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
"Nanti akan dibahas, bagaimana kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bisa mendapatkan bantuan anggaran terkait program pembinaan," jelasnya.
Selain meninjau pelatihan garmen, Sugiat juga melihat langsung penyajian makanan bagi warga binaan.
Ia menekankan pentingnya melibatkan pengusaha lokal dalam penyediaan bahan makanan, sebagaimana instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.
"Seperti yang dikatakan Pak Menteri, pengadaan bahan makanan bagi warga binaan harus dikelola oleh pengusaha lokal. Ini langkah baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.
Dalam kesempatan itu, Sugiat bahkan membuka dan mengecek langsung makanan yang disajikan kepada warga binaan. Ia memastikan bahwa menu yang diberikan telah memenuhi standar gizi.
"Ada nasi sebagai sumber karbohidrat, lauk-pauk, sayur, ayam, dan buah pisang. Ini cukup seimbang," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi, menegaskan bahwa kebijakan pengadaan bahan makanan memang ditujukan untuk memberdayakan pelaku usaha lokal.
"Anggaran yang tersedia untuk makanan warga binaan adalah Rp22.000 per hari untuk tiga kali makan, setelah dipotong pajak, sekitar Rp6.300 per sekali makan," jelasnya di hadapan anggota Komisi XIII DPR RI.
Menanggapi apresiasi yang diberikan DPR RI, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Selatan, Rudy Fernando Sianturi, menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pelayanan bagi warga binaan.
"Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima, baik dalam hal makan dan minum, kesehatan, maupun pembinaan kemandirian," ucapnya.
"Kami ingin memastikan bahwa warga binaan tidak hanya mendapatkan hak dasar mereka, tetapi juga memiliki keterampilan yang bisa membuat mereka lebih produktif setelah kembali ke masyarakat," kuncinya. (Muhsin/fajar)
