FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Baru tiga bulan berjalan, dinamika internal kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai menunjukkan gejolak.
Perseteruan antara Partai Golkar dan Gerindra semakin terbuka ke publik, terutama terkait kebijakan LPG 3 Kg yang memicu ketegangan.
Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, menyoroti situasi ini dan mempertanyakan kepemimpinan Prabowo dalam mengontrol para menterinya.
Ia menilai Golkar mulai menunjukkan perlawanan terhadap Gerindra, terutama setelah kebijakan pembatasan LPG 3 Kg yang diduga dikeluarkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, mendapat respons keras dari Prabowo.
“Golkar nggak kuat juga jadi babu, akhirnya mulai berani membantah Prabowo dan Gerindra,” ujar Jhon di akun media sosial X, @JhonSitorus_18, dikutip Jumat (7/2/2025).
Seharusnya, menurut Jhon, perintah Prabowo kepada Bahlil untuk membatalkan kebijakan tersebut sudah cukup menyelesaikan masalah.
Namun, hal itu justru dianggap sebagai bentuk perendahan terhadap Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, dan kadernya di kabinet.
“Anak buah jelas tidak mau ketum partainya jadi kambing hitam, sekalipun lawannya Prabowo. Marwahnya harus dijaga, harga diri partai harus diperjuangkan,” lanjutnya.
Jhon juga mengungkapkan spekulasi bahwa Bahlil tidak mungkin bertindak tanpa sepengetahuan Prabowo.
Jika benar demikian, menurutnya, Prabowo justru tampak ingin menjaga citranya tetap positif dengan melempar tanggung jawab kepada bawahannya.
“Kalau benar Bahlil bertindak tanpa sepengetahuan Prabowo, ini malah semakin mendowngrade leadership Prabowo. Bagaimana bisa menteri strategis (ESDM) bertindak sendiri?,” cetusnya.
Lebih lanjut, Jhon juga mengaitkan kemungkinan adanya campur tangan pihak lain dalam dinamika kabinet, termasuk peran Jokowi dari Istana Solo.
“Apa mungkin atas perintah Jokowi dari Istana Solo seperti analisa yang populer saat ini?” tanya Jhon.
Ia menegaskan bahwa kekuatan Partai Golkar dalam kabinet tak bisa diremehkan.
Bahkan, kata dia, posisi Bahlil sebagai Menteri ESDM bukan karena telunjuk Prabowo, melainkan karena pengaruh Golkar.
“Maka, jabatan ESDM untuk Bahlil itu bukan karena telunjuk Prabowo, tapi karena telunjuk Bahlil,” terangnya.
Tidak lupa, Jhon mempertanyakan adakah keberanian Prabowo untuk mencopot Bahlil dari jabatannya.
Ia yakin Prabowo tidak akan berani melakukannya karena Bahlil memegang banyak informasi penting terkait Pilpres 2024.
“Lalu, beranikah Prabowo memecat Bahlil? Saya yakin 99 persen tidak akan berani karena semua aib Prabowo di Pilpres 2024 dipegang oleh Bahlil,” pungkasnya.
Terpisah, Elite Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, peringatan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada para menterinya bukan sekadar wacana.
Dahnil menegaskan bahwa itu merupakan bentuk ketegasan dalam menjalankan pemerintahan.
Dikatakan Dahnil, beberapa peringatan yang sebelumnya hanya bersifat internal kini mulai disampaikan secara terbuka kepada publik.
"Beberapa peringatan Pak Prabowo terkait yang disampaikan di ruang publik, tadinya adalah konsumsi terbatas," ujar Dahnil di akun X pribadinya, @dahnilanzar, Jumat (7/2/2025).
Karena dirasa bahwa publik harus mengetahuinya, maka ketegasan Prabowo dalam menjalankan roda kepemimpinannya diperlihatkan.
"Kini beliau sampaikan terbuka," tukasnya.
Ia pun mengisyaratkan bahwa teguran tersebut dapat berkembang menjadi peringatan resmi dalam bentuk bertahap.
"Bila itu dalam bentuk formal, itu bisa bermakna SP 1, dan SP2. Dan, di waktu yang beliau inginkan pasti ada langkah final yakni SP3," terangnya.
Dahnil juga bilang, pernyataan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, telah memberikan sinyal serupa terkait sikap tegas Prabowo terhadap para pembantunya di kabinet.
"Sinyalemen serupa ditunjukkan melalui pernyataan Ketua Harian Gerindra, Bang Dasco," kuncinya.
Sebelumnya, Dasco yang juga Wakil Ketua DPR mengaku mendengar kabar ada menteri di Kabinet Merah Putih yang tidak seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.
Meskipun demikian, Dasco mengaku belum mengetahui identitas menteri yang tidak sejalan dengan Prabowo. “Nanti kita akan lihat seperti apa," kata Dasco.
Dasco pun menyerahkan sepenuhnya evaluasi menteri di Kabinet Merah Putih kepada Prabowo.
Menurut Dasco, Prabowo sudah merasakan kinerja para menteri pada seratus hari pertama dirinya menjabat sebagai presiden.
Ia menjelaskan, menteri atau wakil menteri sudah menandatangani pakta integritas sebelum dilantik.
"Di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi," kata Dasco. (Muhsin/Fajar)
