FAJAR.CO.ID -- Sorotan DPR terhadap kinerja Menteri HAM, Natalius Pigai, dibalas unggahan di akun medsos sang menteri. Natalius Pigai menyebut DPR belum paham tugas Kementerian HAM.
Sebelumnya, mantan komisioner Komnas HAM itu mendapat cecaran pertanyaan dari anggota Komisi XIII saat rapat kerja di DPR, beberapa waktu lalu. Anggota Komisi XIII DPR mengkritik kinerja Natalius Pigai yang telah berjalan selama 100 hari.
Kritikan antara lain dikemukakan salah satu anggota Komisi XIII, Siti Aisyah yang menyorot belum terlihatnya kinerja Menteri Pigai dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Padahal, menurut Siti, banyak persoalan yang terkait masalah HAM, tetapi Kementerin HAM justru tidak terlihat perannya. Dia mencontohkan masalah PSN Rempang hingga pagar laut Tangerang dan Bekasi.
Bahkan Siti mempertanyakan apakah kasus – kasus yang masih belum ada penyelesaiannya itu tidak masuk dalam pelanggaran HAM.
Cecaran pertanyaan anggota DPR yang mempertanyakan kinerjanya dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo akhirnya dijawab Menteri Pigai dalam postingannya di akun @NataliusPigai2 pada 7 Februari 2025.
Pigai mengunggah tulisan yang menyebut DPR ingin Kementerian HAM hadir di kasus-kasus di lapangan seperti Komnas HAM atau LSM.
"Gak mungkin kan, kewenangan kami tidak urus kasus di peradilan," tulisnya.
"Itu kewenangan Komnas HAM RI," tambahnya.
Pigai kemudian menjelasakan tugas dan fungsi Kementerian HAM adalah membuat regulasi dan kebijakan di bidang HAM.
"Ngak mungkin kami kerja seperti LSM atau Komnas HAM yang turun langsung lapangan," paparnya.
"DPR belum paham bahwa kami di Kementerian HAM ini eksekutif karena perlu kebijakan terkait kasus-kasus," tutupnya.
Terang saja posyingan Pigai mendapatkan tanggapan dari netizen yang mempertanyakan hal yang sama dengan anggota DPR RI.
Bahkan ada netizen yang mempertanyakan kegunaan Pigai di kabinet Presiden Prabowo.
“Menteri tidak berguna sama sekali, padahal ada banyak kasus HAM tapi tidak diurus. Hanya pintar bermain narasi saja,” tulis akun @Cs***34hjk.
Netizen lainnya mengomentari jika hanya membuat kebijakan buat apa Pigai memiliki staf yang banyak.
“Kl 'cuma' bikin kebijakan doang, ngapain ada mobil dinas, staf seabreg. Kan cukup laptop, printer dan telpon doang kalo gitu,” komentar akun @yudkus02.
"Jadi, kesimpulannya. Kebijakan apa yang sudah bapak buat selama 100 hari kerja??, tuli Kartiko dengan akun @babikurma29.
Netizen lainnya bahkan membandingkan pernyataan Pigai dengan kemeterian ATR-BPN dalam penanganan kasus pagar laut Tangerang.
“ATR/BPN menterinya turun ke lapangan tuh pak,” komentar akun @slayoleys. (*)
