Bahlil bilang, sistem distribusi LPG kini menggunakan aplikasi untuk memastikan transparansi dari agen ke pangkalan.
Namun, perubahan pengecer menjadi sub-pangkalan justru menimbulkan kebingungan. Ia pun mengaku akan berdiskusi lebih lanjut dengan PT Pertamina mengenai aturan dan mekanisme skema tersebut.
Isyarat Presiden Prabowo terkait reshuffle kabinet semakin memperkuat dugaan bahwa Bahlil bisa menjadi salah satu menteri yang terancam diganti.
"Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," tegas Prabowo saat menghadiri peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Pernyataan ini memicu spekulasi bahwa Bahlil masuk dalam daftar menteri yang dipertimbangkan untuk dicopot, terutama karena kebijakan LPG-nya yang kontroversial.
Kebijakan yang awalnya menghapus pengecer kini berubah menjadi wacana sub-pangkalan, tetapi tanpa kejelasan mekanisme yang pasti.
(Muhsin/fajar)
