FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Jurnalis dan aktivis Dandhy Laksono menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga di Indonesia.
Ia membandingkan kebijakan pemotongan anggaran di Amerika Serikat yang juga mencakup sektor pertahanan, dengan kondisi di Indonesia yang justru mempertahankan anggaran pertahanan dan keamanan.
"Di Amerika, pemangkasan anggaran ala Trump juga menyasar Pentagon. Di Indonesia, semua dipangkas kecuali alat gebuknya," ujar Dandhy di X @Dandhy_Laksono (10/2/2025).
Unggahan tersebut juga menyertakan infografis dari akun Jejak Digital (@ARSIPAJA) yang menampilkan daftar kementerian dan lembaga dengan pemangkasan anggaran terbesar, baik dari segi nominal maupun persentase.
Berdasarkan infografis yang dikutip, pemangkasan terbesar secara nominal terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan pengurangan sebesar Rp81,38 triliun.
Disusul oleh Kemendikbudristek (Rp22,54 triliun), Kementerian Kesehatan (Rp19,63 triliun), dan Kementerian Perhubungan (Rp17,87 triliun).
Sementara itu, jika dilihat dari persentase pemangkasan, Otorita IKN (Ibu Kota Nusantara) mengalami pengurangan tertinggi, yakni 75,23 persen dari total anggarannya.
Diikuti Kementerian PUPR (73,35 persen), Kementerian Perumahan dan Prasarana Wilayah (69,41 persen), serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebesar 69,16 persen.
Namun, dalam daftar yang sama, terdapat 16 kementerian dan lembaga yang tidak mengalami pemotongan anggaran.
Di antaranya adalah Kementerian Pertahanan (Rp156,26 triliun), Polri (Rp126,64 triliun), serta Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Agung, DPR RI, dan Mahkamah Agung.
Dandhy menilai bahwa kebijakan ini menunjukkan prioritas pemerintah yang tetap mempertahankan anggaran bagi sektor pertahanan dan keamanan.
Sementara sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan mengalami pemangkasan besar.
"Buat yang percaya bahwa ini salah satu cara rezim Prabowo mencegah korupsi dan inefisiensinya, simak ini, Prabowo lah yang ingin koruptor dimaafkan (asal duitnya kembali)," ucap Dandhy.
Selain itu, kata Dandhy, anggaran DPR, TNI, Polri, Kejagung, hingga KPK tidak dipangkas.
"Jadi mereka gak korup? Prabowo juga tidak punya integritas dan posisi moral untuk bicara efisiensi," cetusnya.
(Muhsin/fajar)
