FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah menganggarkan biaya operasional dan kebutuhan rumah tangga wali kota dan wakil wali kota terpilih. Muanfri Arifuddin atau Appi dan Aliyah Mustikah Ilham.
Totalnya 12,9 miliar. Komponen di antaranya anggaran operasional dan Rumah Jabatan (Rujab) wali kota dan wakilnya, kendaraan dinas, dan pakaian dinas.
Kepala Bagian Umum Setda Kota Makassar, Fajrin Pagarra mengatakan, anggaran untuk pakaian dinas terdiri untuk beberapa jenis. Baik bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Antara lain Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), baju korpri, batik, hingga baju adat.
"Total keseluruhan untuk pakaian dinas sebesar Rp500 juta," kata Fajrin Pagarra kepada jurnalis belum lama ini.
Anggaran tersebut juga sudah termasuk atribut, seperti papan nama, tanda jabatan, dan pin atau tanda pangkat.
Kemudian untuk kendaraan dinas, Pemkot Makassar menyiapkan anggaran Rp2 miliar. Termasuk biaya pemeliharaan.
"Tahun ini anggaran kendaraan dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah Rp2 miliar. Sudah termasuk biaya pemeliharaan kendaraan," kata Fajrin.
Belum dipastikan detail kendaraan dinas itu. Ia mengungkapkan akan disesuaikan dengan kebutuhan pejabat yang terpilih.
"Kita komunikasikan dulu sesuai dengan kebutuhan mereka, tapi kita tetap siapkan anggaran untuk itu," jelasnya.
Selain itu, Pemkot menyiapkan rumah dinas untuk masing-masing Wali kota dan wakil wali kota.
Rumah dinas wali kota berlokasi di Jl Haji Ince Saleh Dg Tompo, sementara rumah dinas wakil wali kota di Jl Hertasning.
"Begitu juga dengan rujab, kita perlu koordinasi terkait kebutuhan-kebutuuannya," ujarnya.
Adapun anggaran operasional rumah tangga Wali kota sebesar Rp6 miliar. Sementara untuk wakil wali kota sebesar Rp4 miliar.
Anggaran tersebut mencakup kebutuhan rumah rangga kepala daerah dan wakil kepala daerah selama satu tahun.
Anggaran rumah tangga tersebut termasuk jamuan untuk tamu, makan minum rapat, honor belanja jasa, hingga pembayaran PBB rumah jabatan.
"Itu untuk fasilitas rumah tangga kepala daerah dan wakilnya. Honor belanja jasa itu untuk pembayaran pramusaji, driver, petugas kebersihan, hingga laundry," terangnya.
Selain itu, Pemkot Makassar juga mengalokasikan anggaran pemeliharaan rumah dinas.
Anggaran yang disiapkan masing-masing Rp200 juta untuk rujab Wali kota dan wakil Wali kota. Totalnya Rp400 juta.
"Ini untuk pemeliharaan atau rehabilitasi ringan rujab, misalnya jika ada yang bocor atau hal-hal kecil lainnya," pungkasnya.
(Arya/Fajar)
