FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi (Pempro) Sulsel mengelar rapat koordinasi dan entry meeting terkait Evaluasi Perencanaan dan Penanggaran Pemerintah.
Untuk kegiatan Evaluasi Perencanaan dan Penanggaran Pemerintah Daerah se-Sulawesi Selatan ini tahun 2025 ini berlangsung di Kantor Gubernur Sulsel, Ruang Rapim, Selasa (11/2/2025).
Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Fadjry Djufry menyebut tujuan koordinasi dan entry meeting ini dilakukan untuk mengatasi lima sektor penting di masyarakat.
“Hari ini pertemuan entry meeting untuk mengatasi lima sektor ketahanan pangan, mengatasi kemiskinan, stunting, pendidikan dan kesehatan,” kata PJ Gubernur Sulsel itu.
“Ini mandatori yang memang diharapkan bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Di kesempatan ini juga, banyak saran yang diberikan oleh Bupati ataupun Walikota terkait ada kebijakan dari Pemerintah tengang pemotongan anggaran.
Namun, Fadjry Djufry menegaskan kedepatan masih ada penyesuaian-penyesuaian lain.
“Dari beberapa saran dari Bupati Walikota tadi, ini bisa menjadi kekhawatiran dan target-target. Tapi nantinya tetap ada penyesuaian,” tuturnya.
Ia pun mengungkap sebagian besar dana infrastruktur itu nol. Dan ini tentunya menjadi suatu ketakuan.
Lanjutnya, nantinya Bupati atau Walikota terpilih yang bakal melakukan penyesuaian agar anggaran yang terbatas bisa lebih optimal tentunya.
“Memang hampir sebagian besar dana untuk infrastruktur itu nol mungkin ada sedikitlah. Tapi untuk pendidikan dan kesehatan itu oke tidak ada masalah,” sebutnya.
“Memang Bupati Walikota yang terpilih nanti akan melakukan penyesuaian, supaya anggaran yang terbatas ini bisa optimal dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Diketahui untuk Dana Trasfer ke Sulsel semula Rp 4,9 Triliun. Dari jumlah tersebut dialokasikan Rp 3,280 Triliun untuk Dana Alokasi Umum (DAU).
Kemudian Rp 1,615 Triliun untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan insentif diangka Rp 30,573 miliar
Dengan adanya pemotongan anggaran dana transfer, maka alokasi Pemprov Sulsel menyusut menjadi Rp 4,7 Triliun.
Adapun untuk DAU dialokasikan Rp 3,226 Triliun. Lalu Rp 1,528 Triliun untuk DAK serta angka insentif tetap Rp 30,573 Miliar.
(Erfyansyah/fajar)
