Tidak sedikit yang menilai bahwa anggaran untuk PPPK tidak seharusnya dianggap sebagai beban negara, melainkan sebagai bagian dari kewajiban pemerintah dalam memberikan kepastian kerja bagi tenaga honorer.
Terpisah, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahean, menuding DPR lebih mementingkan anggaran untuk proyek di daerah pemilihan (dapil) mereka daripada nasib tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun.
"Saya berpikir mereka-mereka ini memilih mengorbankan rakyat yang penting anggaran untuk proyek mereka tersedia," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Kamis (13/2/2025) malam.
Dikatakan Ferdinand, DPR cenderung berusaha mengamankan proyek-proyek di dapil masing-masing untuk memenuhi janji politik mereka kepada konstituen.
"Ini kan dilema bagi mereka. Akhirnya berharap yang korban itu bukan mereka tapi orang lain," cetusnya.
Ferdinand menilai, tenaga honorer yang telah lama bekerja kini justru dikorbankan akibat keputusan politik yang lebih mengutamakan kepentingan proyek dibanding kesejahteraan rakyat kecil.
"Maka saya tidak heran kalau mereka memilih mengorbankan honorer yang sudah bekerja bertahun-tahun dan berharap diangkat," Ferdinand menuturkan.
Ia menyoroti realitas pahit yang dihadapi para honorer, di mana harapan untuk diangkat menjadi ASN atau PNS pupus karena pemerintah dan DPR lebih fokus pada pengalokasian anggaran bagi proyek-proyek tertentu.
"Mereka lebih mudah dikorbankan karena rakyat kecil," timpalnya.
Ferdinand bilang, hal ini mencerminkan karakter asli pejabat di negeri ini, yang lebih memilih mempertahankan kepentingan politik dan ekonomi mereka dibanding memperjuangkan nasib rakyat kecil.
