"Inilah karakter asli negara kita, pejabat-pejabat kita. Memilih mengorbankan rakyat daripada kepentingan mereka di dapil," kuncinya.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, mengungkapkan kekhawatiran bahwa penerimaan PPPK semakin membebani keuangan negara.
Terlebih di tengah upaya efisiensi anggaran yang sedang dilakukan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Penerimaan PPPK ini betul-betul menjadi beban negara kita. Kita tidak bisa pungkiri, dan ini linear ke daerah," ujar Taufan dalam rapat di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025) kemarin.
Kata Taufan, di berbagai daerah, muncul berbagai permasalahan terkait penerimaan PPPK, seperti dugaan rekayasa data pegawai hingga proses seleksi yang dinilai bermasalah.
"Negara memang harus hadir, tetapi ada keterbatasan kemampuan," ucapnya.
Dijelaskan Taufan, tidak semua daerah mampu merealisasikan kebijakan PPPK.
"Ada daerah yang punya kemampuan fiskal, bahkan ada APBD provinsi yang surplus," tambahnya.
Karena itu, ia meminta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif, untuk meninjau ulang kebijakan PPPK agar lebih realistis dan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
"Dibutuhkan pemikiran yang rasional dan visioner supaya permasalahan ini bisa dilihat secara kasuistis," tegasnya.
(Muhsin/fajar)
