FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, menanggapi usulan Presiden Prabowo Subianto yang meminta tim desain gedung Ibu Kota Nusantara (IKN) melakukan studi banding ke luar negeri.
Anas menyarankan agar studi banding tersebut dilakukan secara digital demi efisiensi anggaran.
"Demi efisiensi, kita percaya Pak Prabowo pasti setuju kalau metode studi bandingnya lewat online. Digital," ujar Anas di X @anasurbaninggrum (14/2/2025).
Dikatakan Anas, jika ada bagian yang memang memerlukan pengamatan langsung, tugas tersebut bisa diserahkan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara terkait.
"Tidak perlu datang langsung ke negara-negara dimaksud. Jika ada bagian yang harus langsung, cukup dikerjakan oleh KBRI setempat," imbuhnya.
Anas menekankan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan secara terukur dan produktif, sejalan dengan kebijakan pemerintahan Prabowo yang menyoroti pemangkasan anggaran untuk hal-hal yang tidak esensial.
"Dukung efisiensi terukur-produktif!," kuncinya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta tim desain bangunan yudikatif dan legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk melakukan studi banding ke tiga negara, yaitu Mesir, Turki, dan India.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).
“Rapat terakhir dengan Pak Prabowo mengatakan diminta studi banding ke sekitar tiga negara ya, Mesir, Turki, dan India,” kata Dody.
Bangunan yang akan didesain mencakup gedung Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), DPR, serta DPD. Menurut Dody, ketua tim desain proyek ini adalah Diana Kusumastuti yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri PU.
Dody menjelaskan bahwa pemilihan ketiga negara tersebut berdasarkan pertimbangan Presiden Prabowo yang menilai karakter arsitektur bangunan legislatif dan yudikatif di sana memiliki kemiripan dengan Indonesia.
“Mungkin pada saat beliau ke sana, kantor-kantor legislatif dan yudikatif-nya menurut beliau punya karakter yang mirip-mirip dengan Indonesia. Jadi dari situ kemudian tim akan merekonstruksikan gambarnya dan akan sampaikan ke Pak Prabowo lagi,” jelasnya.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan tahap dua di IKN, yang mencakup kompleks legislatif dan yudikatif, serta berbagai komponen pendukungnya. Dana ini akan digunakan pada periode 2025-2029 dan bersumber dari APBN.
Selain itu, Kepala Otoritas IKN, Basuki Hadimuljono, menyebut bahwa dana tersebut juga akan digunakan untuk pemeliharaan sejumlah bangunan yang telah berdiri di IKN, seperti Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan apartemen ASN.
(Muhsin/fajar)
