"Menurut kami kampus tidak berhak mengelola tambang. Yang di mana kampus hanya fokus untuk memperkuat dan memperbaiki kualitas SDM masyarakat Indonesia," tandasnya.
Bukan hanya itu, Zulfikar juga merefleksi lebih dari 100 hari masa kerja Presiden Prabowo usai dilantik pada Oktober 2024 lalu.
Zulfikar menganggap bahwa Presiden Prabowo harus melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya di kabinet.
"Reshuffle Menteri yang tidak pro terhadap rakyat," cetusnya.
Tidak berhenti di situ, Zulfikar juga menyoroti maraknya aksi pelecehan seksual dalam kampus. Tidak terkecuali kampus tempat dirinya menimba ilmu.
"Kemudian tindak keras pelaku kekerasan seksual yang ada di kampus," sebutnya.
Lanjutnya, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, mesti diperjelas oleh pemerintah.
"Menurut kami, berdasarkan hasil kajiannya, yang pertama IKN harus jelas, apakah proyek ini memang betul-betul mega proyek ataukah hanya alibi daripada rezim Jokowi untuk menguasai ibukota Jakarta sehingga memindahkan ibukota negara," pungkasnya. (Muhsin/fajar)
