"Dalam jangka panjang, dominasi elit dalam partai memperburuk kualitas demokrasi, mengikis kepercayaan publik terhadap institusi politik, serta membuka ruang bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang semakin sulit dikendalikan," tegasnya.
Hensa melihat gagasan Partai Super TBK yang diungkapkan Jokowi sebagai kritik strategis terhadap sistem kepartaian saat ini. Menurutnya, konsep partai yang benar-benar terbuka dapat menjadi solusi agar partai politik benar-benar dimiliki publik, bukan hanya menjadi alat segelintir elit.
"Model ini memungkinkan transparansi penuh dalam pendanaan, pengambilan keputusan yang lebih partisipatif, serta akuntabilitas yang tinggi terhadap konstituen," jelasnya.
Namun, di sisi lain, Hensa meragukan peluang Jokowi benar-benar membentuk partai tersebut. Menurutnya, aturan yang ada saat ini tidak memungkinkan Jokowi untuk membangun partai politik baru, apalagi dengan keterbatasan yang dimilikinya setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
"Jadi buat apa membuat partai politik kalau tidak untuk berkuasa? Buat apa membuat partai politik bila tidak lagi bisa menjadi presiden?" katanya.
Hensa pun menyimpulkan bahwa pernyataan Jokowi tentang Partai Super TBK lebih sebagai bentuk kritik terhadap sistem kepartaian di Indonesia, khususnya setelah pengalaman pribadinya yang pernah mengalami friksi dengan partai politik.
"Ini emang canggihnya Pak Jokowi. Dia menyampaikan kritik sambil ketawa-ketawa dan tidak ada yang menyangka atau tidak ada yang menangkap bahwa itu adalah sebuah kritikan tentang sistem kepartaian nasional yang menurut Pak Jokowi, harusnya super terbuka," tutupnya. (zak/fajar)
