FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menggandeng TNI dalam mengawal serapan gabah kering panen (GKP) petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan, yakni Rp6.500 per kilogram.
"Kita tidak bisa membiarkan harga gabah jatuh di bawah Rp6.500 per kilogram karena ini menyangkut kesejahteraan petani. Oleh karena itu, saya meminta bantuan penuh dari TNI untuk memastikan serapan Bulog berjalan optimal dan harga tetap stabil,” kata Wamentan dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Wamentan menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Teritorial Mabes TNI yang bertajuk Sinergi Akselerasi Swasembada Pangan Nasional di Denma Mabes TNI, Jakarta.
Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog ini menegaskan pentingnya peran TNI dalam mengawal serapan GKP di lapangan untuk memastikan tingkat produksi dan harga tetap stabil.
Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menekankan bahwa harga gabah harus dijaga minimal Rp6.500 per kilogram, sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Dia juga mengatakan bahwa jika harga gabah jatuh di bawah angka tersebut, petani akan merugi, yang dapat berdampak negatif pada produksi di musim tanam berikutnya.
“Kita tidak bisa membiarkan harga gabah jatuh di bawah Rp6.500 per kilogram karena ini menyangkut kesejahteraan petani. Jika harga anjlok, petani akan merugi dan dampaknya bisa mengganggu produksi musim tanam berikutnya," ujarnya.
Wamentan juga menambahkan bahwa keterlibatan TNI selama ini sudah terbukti memberi dampak positif dalam sektor pertanian, baik dari segi peningkatan produksi melalui program pompanisasi, optimalisasi lahan, dan pencetakan sawah, maupun dalam menjaga kestabilan harga pasca-panen.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat tantangan fluktuasi harga gabah yang sering merugikan petani. Oleh karena itu, peran TNI sebagai pengawal kebijakan ini sangat dibutuhkan agar tidak ada pihak yang membeli gabah di bawah harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Dibeli lebih mahal boleh, dibeli lebih rendah tidak boleh. Ini aturan yang sudah ditetapkan Presiden. Kami minta bantuan penuh dari seluruh jajaran TNI untuk mengawal serapan Bulog agar harga gabah di tingkat petani tetap stabil,” tegasnya.
Selain itu, Wamentan juga mengungkapkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan peningkatan luas panen nasional yang signifikan pada awal tahun 2025. Pada Januari 2025, luas panen tercatat naik 55 persen, kemudian Februari naik 52 persen, dan Maret diperkirakan meningkat 54 persen.
Meskipun demikian, ada potensi penurunan luas panen sebesar 9 persen pada bulan April yang harus diantisipasi untuk menjaga kestabilan harga gabah di tingkat petani.
“Setiap hari kami ditanya langsung oleh Bapak Presiden. Tidak hanya Pak Menteri, saya juga setiap hari ditanya bagaimana pergerakan harga gabah dan target serapan Bulog. Jadi kita harus gaspol rem blong untuk memastikan harga gabah stabil dan petani sejahtera,” tuturnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa sektor pertanian merupakan prioritas utama dalam empat program strategis Presiden Prabowo, termasuk swasembada pangan yang erat kaitannya dengan kesejahteraan petani.
Untuk mendukung swasembada pangan, Kementan telah melaksanakan program Perluasan Areal Tanam (PAT) yang mendapat dukungan penuh dari TNI.
Selain itu, program pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, dan pencetakan sawah juga terus diperluas. Bahkan, Kementan telah melakukan refocusing anggaran agar lebih berorientasi pada program yang berdampak langsung bagi petani.
Selain memastikan serapan gabah berjalan optimal, Sudaryono juga menyoroti empat faktor utama yang harus dipenuhi agar petani tetap semangat dan memiliki pendapatan yang layak. Pertama, benih berkualitas harus tersedia dengan baik.
Kedua, ketersediaan air harus dipastikan melalui perbaikan irigasi yang saat ini disinergikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
Ketiga, distribusi pupuk harus lebih efisien, di mana pemerintah telah menyederhanakan regulasi pupuk melalui penerbitan Perpres baru yang memangkas 145 aturan yang tumpang tindih.
Namun, dari semua faktor tersebut, kepastian harga gabah tetap menjadi isu krusial yang harus dikawal bersama. Jika harga jatuh di bawah Rp6.500 per kilogram, maka petani akan mengalami kerugian yang bisa berdampak pada produktivitas di musim tanam berikutnya.
Oleh karena itu, Wamentan menegaskan bahwa kebijakan harga minimum ini harus dijalankan secara tegas di lapangan.
Ia berharap kerja sama antara Kementan dan TNI dapat semakin diperkuat agar serapan gabah berjalan maksimal.
Menurutnya, ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, termasuk TNI.
“TNI bukan hanya mitra, tetapi juga mata, telinga, dan corong keberhasilan program pertanian kita. Kalau TNI sudah turun tangan, semua bisa beres. Mari kita perkuat sinergi ini agar petani semakin sejahtera dan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan lebih cepat,” kata Wamentan.
