"Kasus 1MDB di Malaysia menjadi bukti nyata bahwa jika ada intervensi politik dan pengawasan yang lemah, holding investasi negara justru bisa menjadi beban ekonomi berkepanjangan," tambahnya.
Selain aspek tata kelola, kebijakan efisiensi yang diterapkan dalam Danantara untuk membiayai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menuai sorotan. Hardjuno mengingatkan bahwa efisiensi yang dilakukan dengan memangkas anggaran dari sektor lain berpotensi menimbulkan dampak negatif.
"Perlu kajian mendalam terkait dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Jangan sampai demi satu program unggulan, sektor lain justru dikorbankan," tegasnya.
Untuk memastikan Danantara dapat berjalan dengan baik dan menghindari skenario kelam seperti BLBI atau 1MDB, Hardjuno merekomendasikan beberapa langkah krusial.
Ia menekankan pentingnya audit independen oleh lembaga internasional, laporan keuangan yang transparan dan bisa diakses publik, serta seleksi manajemen yang benar-benar bebas dari kepentingan politik.
"Jika semua langkah ini diterapkan dengan disiplin, Danantara bisa menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi Indonesia. Namun, jika tidak, kita bisa melihat pengulangan kesalahan yang pernah terjadi," pungkasnya. (zak/fajar)
