Menurutnya, Indonesia sebenarnya cocok buat DAO berbasis koperasi. Karena sudah punya budaya gotong royong sejak dulu. DAO bisa bikin koperasi lebih modern, efisien & lebih anti-korupsi!
Dikatakan, kalau pemerintah serius mau dorong DAO, solusinya dengan membuat regulasi DAO sebagai koperasi digital, supaya ada kepastian hukum & tidak dianggap ilegal.
Kedua, mendukung literasi blockchain dan DAO edukasi petani, nelayan, UMKM biar tidak cuma elite yang ngerti.
Ketiga, bangun infrastruktur digital di daerah – internet cepat dan akses blockchain biar semua bisa ikut serta.
Lebih lanjut kata dia, El Salvador udah membuktikan kalau edukasi berbasis komunitas adalah koentji. Mereka pakai program lokal buat ngajarin rakyat tentang Bitcoin & teknologi blockchain.
Dan Indonesia kata dia bisa bikin pendekatan serupa buat DAO. Kalau DAO diterapkan, bisa bantu UMKM, petani, nelayan, bahkan dana desa!
“Bayangin petani bisa jual langsung ke pasar tanpa tengkulak lewat smart contract,” ujarnya.
“Jadi, daripada semua BUMN dikelola segelintir orang lewat superholding, kenapa gak bikin sistem ekonomi yang lebih desentralisasi, transparan, dan partisipatif?DAO bukan sekadar teknologi, tapi cara baru buat demokrasi ekonomi. Ini bisa jadi game-changer kalau mau diterapkan serius!,” tambahnya.
Lebih jauh dia menyebut DAO masa depan ekonomi berbasis rakyat. Sedangkan Danantara adalah masa depan ekonomi berbasis elit.
(Erfyansyah/fajar)
