FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, menyoroti instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk menunda mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Ia menegaskan bahwa kepala daerah memiliki hak untuk mengabaikan perintah partai tanpa kehilangan jabatannya.
"Kepala daerah boleh kok abaikan instruksi Megawati. Karena walaupun mereka dipecat oleh Megawati, mereka tetap jadi kepala daerah," ujar Teddy di X @TeddGus (21/2/2025).
Dikatakan Teddy, kepala daerah secara hukum tidak wajib menjadi anggota partai politik, sehingga instruksi Megawati tidak seharusnya mengikat mereka.
"Karena kepala daerah itu secara hukum boleh tidak menjadi anggota Partai Politik," sebutnya.
Teddy juga mempertanyakan kualitas kepemimpinan kepala daerah yang lebih memilih patuh pada perintah partai daripada mengutamakan kepentingan rakyat
"Kepala daerah yang ikut perintah Megawati, tentu patut dipertanyakan kemampuannya dalam memimpin sebuah daerah," Teddy menuturkan.
Teddy bahkan menyindir bahwa kepala daerah yang tunduk pada Megawati seolah sedang dikendalikan oleh seseorang yang sedang emosional.
"Jangan salah kalau mereka dibilang wayangnya Megawati. Kepala daerah kok mau-maunya disetir emak-emak yang sakit hati," imbuhnya.
Ia juga menyinggung pernyataan dari pihak yang sebelumnya mengkritik hubungan Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto.
"Katanya Prabowo jangan mau disetir Jokowi, kok mereka kini biarkan megawati menyetir kepala daerah? Gak konsisten nih hihihi," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).
Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.
Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan dua hal utama.
Pertama, seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk menunda menghadiri retreat di Magelang bersama Presiden Prabowo Subianto. .
Kedua, kader diinstruksikan untuk tetap siaga dan mengaktifkan alat komunikasi guna menunggu arahan lebih lanjut dari DPP.
Instruksi ini dinilai sebagai langkah politik yang semakin memperjelas posisi PDIP dalam menghadapi pemerintahan Prabowo.
Guru Besar Universitas Airlangga sekaligus pengamat politik, Prof. Henri Subiakto, menilai bahwa keputusan Megawati menunjukkan sikap keras partai terbesar di Indonesia dalam menghadapi kekuasaan yang dianggap semakin otoriter.
"Ini tanda politik yang keras dari Partai terbesar Indonesia yang berpengalaman dalam perjuangan melawan kekuasaan Tirani," ujar Henri di X @henrysubiakto (21/2/2025).
Sikap tegas ini juga dinilai sebagai sinyal bahwa PDIP tengah bersiap mengambil langkah politik lebih besar di tengah situasi nasional yang kian memanas.
Dengan adanya instruksi ini, posisi PDIP sebagai oposisi kian jelas, terutama setelah berbagai kebijakan pemerintah menuai kritik dari masyarakat dan mahasiswa.
"Posisi politik PDIP menjadi makin jelas menghadapi situasi negeri ini," kuncinya.
(Muhsin/fajar)
