Tri Cahyaningsih Gagal CPNS Perkara Tinggi Badan Kurang 0,5 cm, Anas Urbaningrum: Perkara Remeh, Tidak Mengedepankan Keunggulan

  • Bagikan
Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKN) Anas Urbaningrum (ist)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anas Urbaningrum, politisi mantan ketua umum Partai Demokrat, ikut menyayangkan Tri Cahyaningsih, Peserta CPNS yang memiliki skor SKD tertinggi tapi gagal perkara tinggi badan kurang 0,5 cm. Ia ingin kalau perkara ini dikoreksi pihak berwenang.

Berawal dari pengakuan Tri Cahyaningsih, seorang buruh pabrik dari Boyolali, sebagai peraih skor tertinggi dalam tes SKD CPNS Kemenkumhan Jawa Tengah, gagal diterima karena tinggi badan kurang 0,5 cm.

Pengakuan ini kemudian viral setelah Tri menjalani tes kesehatan, dan mendapatkan fakta kalau dia harus menerima kegagalan menjadi Pegawai Negeri Sipil perkara tinggi badan.

“Minimal tinggi (tinggi badan minimal) 158 sentimeter. Nah pas di sana (seleksi kesehatan), cuman 157,5 aja,” ucap Tri

Fakta ini kemudian menjadi topik perbincangan di public, bahkan tidak sedikit yang meminta agar kebijakan pemerintah untuk menangani perkara ini, salah satunya Anas Urbaningrum

Melalui platform X @anasurbaningrum, ia menuliskan rasa kecewa dan menyebut ini adalah perkara remeh yang penting untuk diperhatikan.

“Hal seperti ini sebaiknya berani dikoreksi, perkara “Remeh” yang harusnya tidak boleh menghalangi peluang dan kesempatan untuk bekerja bagi negerinya. Seluruh keunggulan dirinya dibatalkan oleh urusan 0,5 cm, Mohon atensi yang berwenang” tulis Anas, dikutip Jumat, (21/2/2025).

Tidak hanya itu, Anas juga menandai Yusril Ihza Mahendra, selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia. agar memperhatikan perkara ini dengan tujuan membangun meritokrasi.

Dalam unggahan tersebut, masyarakat juga ikut menanggapi dan ingin agar kasusnya diusut tuntas.

“Kejadiannya di Kemenkumhan pula, Lembaga yang dipimpin pakar hukum Yusril Ihza Mahendra” kata netizen.

“Cara bertindak oligarki dan otoraksi adalah menguasai semua lini kehidupan. Oleh sebab itulah oligarki tidak pernah menjadi pemetintah, tetapi penguasa. Penguasaan secara absolut termasuk perkara-perkara ‘remeh’. Jangan salahkan masyarakat kalau #KaburAjaDulu dan menilai #IndonesiaGelap,” komentar netizen

“Alasan yang dibuat-buat, kalau memang kurang tinggi tentu sudah gugur di awal pemeriksaan administrasi sebelum ujian tertulis. Kuatirnya diminta uang, karena beliau punya nilai tertinggi sehingga tidak bisa digugurkan kecuali dengan syarat yang aneh bin bahlul” sahut lainnya

(Besse Arma/Fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan