Karena itu, ia menilai perlu transparansi dalam hal ini. Pasalnya sebagai wakil rakyat pihaknya juga kerap mendapat pertanyaan terkait hal tersebut dari konstituennya, terutama yang berasal di daerah pemilihan (dapil) nya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan peran badan pengelolaan keuangan haji (BPKH) ini.
“Revisi undang-undang sebaiknya menekankan peran badan pengelolaan keuangan haji dalam memastikan optimalisasi pengelolaan dana haji,” tegasnya. (Pram/fajar)
