FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis politik Hendri Satrio atau Hensat kembali menyoroti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang diluncurkan hari ini.
Dikatakan Hensat, Danantara bukan sekadar proyek ekonomi, tetapi juga merupakan pesan komunikasi dari pemerintah kepada pelaku ekonomi.
"Danantara sejatinya adalah juga pesan komunikasi dari Pemerintah kepada Pelaku Ekonomi," ujar Hensa di X @satriohenri (23/2/2025).
Ia menegaskan bahwa komunikasi mengenai proyek ini harus dilakukan dengan benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat berdampak negatif.
"Bila pesan ditangkap salah maka bukan hanya noise yang didapat tapi tentu negara bisa kebagian zonk!," ucapnya.
Hendri juga menyebut Danantara sebagai percobaan super mahal yang harus dikelola dengan baik, terutama dalam aspek komunikasi kepada publik dan dunia usaha.
"Oleh sebab itu, komunikasikan dengan benar percobaan super mahal ini," kuncinya.
Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, mengkritik keras pembentukan Danantara, menyebutnya sebagai konspirasi terbesar dalam sejarah Indonesia yang berpotensi menggerogoti uang rakyat.
Dikatakan Gigin, mekanisme pengelolaan Danantara yang menempatkan aset negara dalam satu brankas besar dan hanya bisa diaudit atas izin DPR merupakan bentuk penguasaan terstruktur oleh kelompok tertentu.
"Danantara adalah buah konspirasi terbesar dalam sejarah Indonesia untuk menggerogoti uang rakyat," ujar Gigin di X @giginpraginanto (19/2/2025).
Gigin mengatakan, mereka mengumpulkan aset negara di satu brankas raksasa dan hanya dikuasai kelompoknya sendiri.
Lebih lanjut, Gigin menyoroti langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto yang berencana membentuk koalisi permanen di pemerintahan dan DPR.
"Prabowo mau membentuk koalisi permanen untuk menguasai pemerintah dan DPR," cetusnya.
Gigin bilang, langkah ini bertujuan untuk memastikan kendali penuh atas Danantara dan dana yang dikelolanya.
"Maka, koalisi yang lebih tepat disebut komplotan politik ini bisa menguasai sepenuhnya Danantara yang mengelola belasan ribu triliun uang rakyat," imbuhnya.
Ia juga menyoroti mekanisme pengelolaan dividen dari bank-bank milik pemerintah yang akan dikumpulkan dalam Danantara.
"Dividen bank pemerintah dikumpulkan di Danantara yang hanya boleh diaudit berdasarkan ijin dari DPR," tandasnya.
Menurutnya, aturan bahwa audit hanya bisa dilakukan atas izin DPR semakin menunjukkan adanya upaya penguasaan penuh tanpa mekanisme pengawasan yang transparan.
"Ini namanya penggarongan secara terstruktur dan massif," kuncinya.
(Muhsin/fajar)
