FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, memberikan pandangannya terkait peluncuran Danantara, super holding BUMN yang baru saja diresmikan pemerintah.
Anas menyambut baik langkah tersebut dan berharap bisa menjadi terobosan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif.
"Kita berharap langkah ini bisa menjadi terobosan untuk menggerakkan turbin ekonomi nasional makin kencang dan tumbuh inklusif," ujar Anas di X @anasurbaninggrum (25/2/2025).
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan Danantara tidak bisa hanya bergantung pada niat baik, melainkan harus diiringi dengan pengawasan ketat dan transparansi.
"Para petugasnya harus dipastikan bekerja sebaik-baiknya dan setia pada komitmen serta garis Presiden," sebutnya.
Ia menegaskan bahwa para petugas yang bertanggung jawab di dalamnya harus bekerja secara profesional dan setia pada garis kebijakan Presiden.
"Tidak boleh tengak-tengok, apalagi belak-belok," Anas menuturkan.
Selain itu, Anas menyoroti pentingnya keterlibatan publik dalam mengawasi jalannya Danantara, agar tidak menjadi kebijakan yang gagal atau disalahgunakan.
"Untuk ikut memastikan agar Danantara berhasil menunaikan tugas besarnya, tidak boleh diberikan cek kosong," imbuhnya.
Kata Anas, diperlukan mekanisme pengawasan yang jelas, termasuk pembentukan "Danantara Watch" untuk memastikan adanya transparansi dan masukan dari masyarakat.
"Setidaknya harus ada fungsi Danantara Watch yang berjalan efektif, untuk hadirnya pengawasan dan masukan-masukan dari publik," tambahnya.
Ia menekankan bahwa Danantara merupakan pertaruhan besar bagi masa depan ekonomi Indonesia.
"Semangatnya adalah Danantara tidak boleh menjadi ijtihad kebijakan yang gagal," tandasnya.
Jika berhasil, hal ini dapat menjadi pijakan kuat bagi perekonomian nasional. Namun, jika gagal, dampaknya bisa sangat luas bagi negara dan rakyat.
"Haruslah berhasil. Karena ini adalah pertaruhan besar. Bukan saja bagi Pemerintah, tetapi pertaruhan masadepan Republik ini beserta seluruh rakyatnya," terangnya.
Anas kemudian menyampaikan pesan dengan gaya khas anak muda sekarang yang penuh sindiran, "Ubur-ubur Ikan Lele. Jangan tertidur, kudu selalu terjaga, Lee."
Sebelumnya, Pemerintah resmi mengumumkan struktur organisasi Danantara, lembaga pengelola dana investasi negara yang bertujuan memperkuat ekonomi nasional.
Susunan kepemimpinan Danantara diisi oleh sejumlah tokoh berpengaruh di Indonesia, termasuk para pejabat pemerintahan dan profesional di bidang ekonomi serta investasi.
Sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara langsung berada di posisi tertinggi dalam struktur organisasi Danantara Indonesia.
Lembaga ini diharapkan menjadi pilar strategis dalam pengelolaan investasi nasional dan penguatan kedaulatan ekonomi Indonesia.
Dewan Pengawas Danantara diketuai oleh Erick Thohir, Menteri BUMN yang telah berpengalaman dalam mengelola sektor bisnis dan investasi.
Ia didampingi oleh Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua dan Sri Mulyani sebagai anggota.
Di dalam jajaran Dewan Penasihat, dua tokoh penting Indonesia turut serta, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi.
Keduanya merupakan mantan Presiden RI yang dinilai memiliki pengalaman dan wawasan dalam kebijakan ekonomi nasional.
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, Danantara juga diawasi oleh beberapa lembaga pengawas negara.
Di antaranya, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan Agung, hingga PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).
Di jajaran direksi, sejumlah figur profesional ditunjuk untuk menjalankan operasional Danantara. Di antaranya Rosan Roeslani sebagai Chief Executive Officer (CEO), Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO), dan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO).
Keberadaan Pandu Sjahrir sebagai bagian dari direksi Danantara sempat menuai perbincangan, mengingat ia merupakan keponakan dari Luhut Binsar Pandjaitan, salah satu tokoh berpengaruh di pemerintahan.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa penunjukan direksi telah melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman di bidang investasi.
(Muhsin/fajar)
