FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, menanggapi peluncuran Danantara dengan mengkritisi permasalahan fundamental investasi di Indonesia.
Dikatakan Dandhy, rendahnya minat investor untuk masuk ke Indonesia, kecuali di sektor tambang seperti nikel, disebabkan oleh faktor-faktor mendasar seperti korupsi.
"Masalah banyak investor tak tertarik masuk, Indonesia (kecuali keruk nikel) dan lebih milih negara lain," ujar Dandhy di Instagram pribadinya (25/2/2025).
Bukan hanya itu, ekonomi biaya tinggi, serta proyek-proyek tanpa studi kelayakan yang jelas, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Food Estate.
Dandhy juga menyoroti praktik pejabat negara yang merangkap sebagai pebisnis, sehingga menciptakan konflik kepentingan dan menghambat persaingan yang sehat bagi investor asing maupun domestik.
"Investor bersaing dengan pejabat negara yang juga pebisnis dan tak peduli dengan konflik kepentingan," tukasnya.
Sebagai solusi, pemerintah membentuk badan investasi sendiri. Namun, Dandhy menilai langkah ini justru tidak mengatasi akar masalah utama yang masih menghambat pertumbuhan investasi di Indonesia.
"Solusi, bikin badan investasi sendiri (agar akar masalah tetap ada)," tandasnya.
Sebelumnya diketahui, Pemerintah resmi mengumumkan struktur organisasi Danantara, lembaga pengelola dana investasi negara yang bertujuan memperkuat ekonomi nasional.
Susunan kepemimpinan Danantara diisi oleh sejumlah tokoh berpengaruh di Indonesia, termasuk para pejabat pemerintahan dan profesional di bidang ekonomi serta investasi.
Sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara langsung berada di posisi tertinggi dalam struktur organisasi Danantara Indonesia.
Lembaga ini diharapkan menjadi pilar strategis dalam pengelolaan investasi nasional dan penguatan kedaulatan ekonomi Indonesia.
Dewan Pengawas Danantara diketuai oleh Erick Thohir, Menteri BUMN yang telah berpengalaman dalam mengelola sektor bisnis dan investasi.
Ia didampingi oleh Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua dan Sri Mulyani sebagai anggota.
Di dalam jajaran Dewan Penasihat, dua tokoh penting Indonesia turut serta, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi.
Keduanya merupakan mantan Presiden RI yang dinilai memiliki pengalaman dan wawasan dalam kebijakan ekonomi nasional.
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, Danantara juga diawasi oleh beberapa lembaga pengawas negara.
Di antaranya, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan Agung, hingga PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).
Di jajaran direksi, sejumlah figur profesional ditunjuk untuk menjalankan operasional Danantara. Di antaranya Rosan Roeslani sebagai Chief Executive Officer (CEO), Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO), dan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO).
Keberadaan Pandu Sjahrir sebagai bagian dari direksi Danantara sempat menuai perbincangan, mengingat ia merupakan keponakan dari Luhut Binsar Pandjaitan, salah satu tokoh berpengaruh di pemerintahan.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa penunjukan direksi telah melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman di bidang investasi.
(Muhsin/fajar)
