“Kedua, Dinas Lingkungan Hidup juga. Contohnya ada penambang pasir, yang dianggap melanggar. Bisa juga sih secara virtual tapi seperti tadi repotnya,” paparnya.
Terkait beberapa OPD yang tidak mendapat pemotongan SPPD, harus ditetapkan Saving.
Saving dalam artian adanya besaran anggaran yang diatur dan bisa mengerjakan beberapa priotitas.
“Mungkin kalau umpamanya tidak bisa dipotong 50 persen, SPPD-nya, mungkin kita cuma menetapkan berapa besaran uang yang mesti dia saving di situ, supaya mereka bisa mengatur di situ,” jelasnya.
“Supaya tidak ada alasan, kami tidak bisa pak karena begini. Karena pasti bagaimana pun, OPD itu lebih tahu apa yang prioritas bagi mereka dibanding TAPD. Kami ini TAPD hanya menerima hasil daripada mereka yang akan melaksanakan,” lanjutnya.
“Tapi apa pun itu, tindakan efisiensi itu bagus, hasil efisiensi kita akan arahkan kepada bidang-bidang yang diprioritaskan seperti arahan surat edaran Menteri Dalam Negeri yang baru,” pungkasnya. (Erfyansyah/fajar)
