FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pabrik berlabel Yamaha dikabarkan akan menutup operasinya. Pabrik Yamaha itu berpotensi menyebabkan 1.100 pekerja terancam kehilangan pekerjaan.
Merespons hal itu, Pegiat media sosial Tommy Shelby mengkritik kebijakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait indikator ekonomi yang dinilai tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Tommy menyoroti kepercayaan Kemenperin terhadap indeks seperti Index Kepercayaan Industri (IKI) dan Purchasing Manufacturing Index (PMI) sebagai tolok ukur kondisi industri di Indonesia.
"Kemenperin RI terlalu percaya indikator-indikator artifisial macem IKI atau PMI," ujar Tommy di X @TOM5helby (27/2/2025).
Dikatakan, indikator tersebut tidak bisa dijadikan acuan mutlak tanpa memperhitungkan situasi yang terjadi di lapangan.
"Kita tau bersama gak bisa dijadiin indikator mutlak tanpa ngeliat kondisi riil di lapangan" cetusnya.
Tommy semakin geram melihat pabrik Yamaha yang dikabarkan akan menghentikan operasionalnya, menyebabkan ribuan pekerja kehilangan pekerjaan.
"Nyatanya tutup!," tandasnya.
Situasi ini semakin memperkuat kekhawatiran publik terkait kondisi industri di Indonesia yang dianggap tidak sebaik yang digambarkan oleh pemerintah.
Tidak sedikit pihak pun mulai mempertanyakan efektivitas kebijakan industri yang ada.
Banyak yang menilai bahwa pemerintah harus lebih realistis dalam membaca situasi ekonomi, bukan hanya mengandalkan data statistik yang bisa saja tidak mencerminkan kenyataan di lapangan.
Sebelumnya, dua pabrik Yamaha yang bergerak di industri alat musik dikabarkan akan menutup operasionalnya, menyebabkan 1.100 pekerja terancam kehilangan pekerjaan.
Penutupan ini menjadi perhatian di tengah klaim pemerintah bahwa industri manufaktur masih menunjukkan pertumbuhan positif.
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengakui adanya gelombang PHK, meski indikator ekonomi seperti IKI dan PMI menunjukkan tren ekspansi.
Ia menekankan bahwa permasalahan ini perlu dianalisis dari hulu ke hilir untuk menemukan akar penyebabnya.
"Kasus PHK ini harus dipelajari lebih dalam. Meskipun ada perusahaan yang tutup, investasi di sektor manufaktur masih cukup besar dengan pertumbuhan di atas 4 persen," ujar Agus.
Namun, ia menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap isu PHK tidak hanya berada di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi juga terkait kebijakan insentif dan regulasi perdagangan.
Adapun Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz mengungkapkan bahwa pabrik yang akan tutup adalah PT Yamaha Music Product Asia di Bekasi dan PT Yamaha Indonesia di Pulogadung, Jakarta, yang memproduksi alat musik seperti piano.
Penutupan pabrik ini memunculkan kekhawatiran terkait kondisi industri dan tenaga kerja di Indonesia. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan.
(Muhsin/fajar)
