FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Skandal megakorupsi yang mencuat di tubuh Pertamina menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari diaspora Indonesia di Amerika Serikat, Imam Shamsi Ali, yang mendesak Direktur Utama Pertamina hingga Menteri terkait untuk mengundurkan diri.
Desakan itu disampaikan melalui akun media sosialnya setelah muncul laporan dugaan korupsi yang mencapai hampir Rp 1.000 triliun.
"Harusnya Menteri yang membawahi, Dirut, dan semua yang terkait mundur dan bertanggung jawab. 950 Triliun? That’s a lot of money," tulis Shamsi Ali melalui akun Twitter pribadinya, @ShamsiAli2.
Ia menyoroti besarnya angka dugaan korupsi tersebut dan membandingkannya dengan potensi manfaat yang seharusnya bisa dirasakan oleh rakyat.
Menurutnya, dana sebesar itu seharusnya dapat digunakan untuk membangun fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan universitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Berapa sekolah, rumah sakit, universitas, dan lain-lain yang bisa dibangun dengan duit ini? Akankah berlalu tanpa pertanggungjawaban para elit?" tambahnya.
Dugaan korupsi di lingkungan Pertamina ini memang menjadi sorotan besar, terutama karena nilai kerugian negara yang sangat fantastis.
Sebelumnya, muncul infografis bertajuk "Liga Korupsi Indonesia" yang memetakan berbagai skandal korupsi dengan nilai kerugian fantastis. Dalam infografis tersebut, PT Timah menempati posisi pertama dengan dugaan korupsi senilai Rp 300 triliun terkait tata niaga timah. Dugaan praktik ilegal dalam bisnis perusahaan pelat merah ini disebut-sebut menyebabkan kerugian negara dalam jumlah luar biasa.
Di posisi kedua, Pertamina menjadi sorotan akibat dugaan skandal pencampuran bahan bakar minyak (BBM) yang merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun. Kasus ini melibatkan anak perusahaan Pertamina, yakni Pertamina Patra Niaga, yang diduga mencampurkan BBM bersubsidi dengan non-subsidi untuk meraup keuntungan besar secara ilegal.
Sementara itu, Bank Indonesia berada di peringkat ketiga dalam skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang mencatatkan nilai korupsi hingga Rp 138 triliun. Dana yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan perbankan nasional pasca-krisis ekonomi justru diselewengkan oleh sejumlah pihak.
Selain itu, berbagai kasus korupsi besar lainnya juga mencatatkan kerugian yang tidak kalah fantastis. Misalnya, PT Dutapalma dengan dugaan korupsi Rp 78 triliun terkait penyerebotan lahan, TPPI dengan kerugian Rp 37,8 triliun akibat penjualan kondensat ke pihak asing, serta ASABRI yang mengalami skandal pengelolaan dana investasi senilai Rp 22,7 triliun.
Beberapa kasus lain yang turut mencuri perhatian adalah PT Jiwasraya (Rp 16,8 triliun) dalam skandal manipulasi laporan keuangan, PT Musim Mas (Rp 12 triliun) terkait izin ekspor sawit mentah, serta Garuda Indonesia (Rp 9,37 triliun) dalam kasus pengadaan pesawat CRJ. Tak ketinggalan, proyek BTS 4G di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) juga dikaitkan dengan dugaan korupsi senilai Rp 8 triliun.
Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 2018 hingga 2023, total kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp 968,5 triliun atau mendekati Rp 1.000 triliun. Dengan angka sebesar ini, skandal di Pertamina berpotensi menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. (zak/fajar)
