FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah tingginya biaya politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang berpotensi membuka celah bagi praktik korupsi.
Berdasarkan kajian Litbang Kemendagri, biaya yang dikeluarkan untuk menjadi Bupati/Wali Kota dapat mencapai Rp20–30 miliar, sementara untuk posisi Gubernur bisa mencapai Rp100 miliar.
Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin menyebut fenomena ini berpotensi menimbulkan praktik politik balas budi yang merugikan negara.
Sebagai langkah pencegahan, ia menekankan pentingnya penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam pengelolaan anggaran daerah serta optimalisasi peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah.
"Penegakan hukum yang tegas dan transparan merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa," kata dia saat menjadi narasumber dalam kegiatan Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah., seperti dilansir dari kanal Youtube Kejagung, Jumat (28/2/2025).
Ia menyoroti bahwa korupsi telah menjadi permasalahan yang mengakar dan berdampak luas pada perekonomian, stabilitas politik, serta kesejahteraan masyarakat.
"Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi ekonomi dan sosial bangsa. Oleh karena itu, setiap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus menjadikan integritas dan transparansi sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan," tegas ST Burhanuddin.
Jaksa Agung juga mengungkapkan beberapa kasus korupsi besar yang telah berhasil diungkap Kejaksaan, termasuk korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO), impor garam industri, dan penyalahgunaan dana desa. Ia menegaskan bahwa Kejaksaan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik korupsi dalam bentuk apa pun.
"Tidak ada tempat aman bagi koruptor. Kejaksaan berkomitmen penuh untuk menindak tegas setiap pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Siapa pun dan dari partai mana pun, jika terbukti melakukan korupsi, maka akan kami proses sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.
Mengakhiri arahannya, ST Burhanuddin mengajak seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menjunjung tinggi integritas serta membangun sinergi dengan Kejaksaan dan instansi terkait dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pemberantasan korupsi secara menyeluruh.
"Saya berharap agar kedepannya unsur pimpinan dan lembaga di daerah dapat memperkuat sinergi melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dengan meningkatkan kerja sama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Dengan begitu, kita dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta berpihak pada kepentingan masyarakat," pungkasnya. (Pram/fajar)
