FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto kembali menyoroti peran Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Utama Pertamina dalam skandal dugaan korupsi di perusahaan pelat merah tersebut.
Melalui akun Twitter-nya, Mulyanto mengingatkan bahwa saat kasus oplosan Pertamax (2018-2023) terjadi, Ahok masih menjabat sebagai Komisaris Utama.
"Apa pendapat loe gaes?, tulisnya sambil menyertakan foto Ahok berseragam Pertamina.
Namun, cuitan tersebut justru menuai respons tajam dari netizen, yang mengingatkan bahwa Ahok pernah mencoba membongkar dugaan korupsi di Pertamina, tetapi malah mendapat tekanan untuk mundur.
"Tahun 2020, Ahok mau bongkar korupsi, malah didesak mundur dengan alasan Bikin Gaduh," kata akun @ruhulanakgaul.
Netizen lain juga menyoroti cuitan lama politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade, yang kala itu meminta Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Ahok dari jabatannya.
"Setelah melihat kinerja dan perilaku saudara Ahok sebagai Komut Pertamina, saya usulkan ke Pak Jokowi dan Pak Menteri Erick Thohir untuk mencopot saudara BTP (Ahok) dari jabatannya karena menimbulkan kegaduhan dan kinerjanya juga biasa-biasa saja," Andre menuturkan dalam cuitannya pada 15 September 2020 lalu.
Komentar ini memicu perdebatan panas di media sosial, dengan banyak yang mempertanyakan apakah Ahok memang sengaja disingkirkan karena terlalu vokal dalam membongkar praktik korupsi di Pertamina.
Sebelumnya, pernyataan mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kembali menjadi sorotan publik.
Dalam wawancaranya yang beredar luas di media sosial, Ahok mengungkap dugaan praktik korupsi di lingkungan Pertamina Patra Niaga.
Juru bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, menyoroti pernyataan Ahok yang menyebut bahwa meski Jokowi telah membubarkan Petral karena dianggap sebagai sarang mafia migas, justru sejumlah mantan pejabat Petral kini direkrut kembali ke Pertamina Patra Niaga.
"Salah satu poin penting yang dapat ditangkap dari cerita wawancara Ahok adalah, Jokowi bubarkan Petral karena dianggap sarang mafia migas, tapi orang-orang Petral direkrut masuk di Pertamina Patra Niaga," ujar Guntur Romli mengutip pernyataan Ahok.
Salah satu sosok yang disorot adalah Riva Siahaan, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga saat ini, yang disebut merupakan mantan pejabat Petral.
Lebih lanjut, Guntur merespons Ahok yang mengklaim bahwa selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina telah melaporkan berbagai dugaan korupsi kepada Menteri BUMN, termasuk soal pengadaan migas yang dianggap tidak transparan.
"Ahok sudah lama curiga ini soal kickback. Jumlahnya bisa jutaan dollar per hari," kata Guntur Romli.
Guntur Romli mempertanyakan apakah keberadaan mantan pejabat Petral di Pertamina saat ini merupakan hal yang memang "dipelihara" oleh pihak tertentu.
"Menteri BUMN gak mungkin gak tahu. Pak Menteri, silakan bantah pernyataan Ahok itu," tandasnya.
Oleh karena itu, Guntur Romli mendorong agar persidangan kasus ini dilakukan secara terbuka agar tidak ada intervensi dari pihak-pihak berkepentingan.
"Ahok mendesak persidangan kasus ini dibuat terbuka untuk publik. biar jaksa-jaksa yang idealis di Kejagung tidak gampang ditelikung oleh syahwat kekuasaan," kuncinya.
Adapun Ahok menegaskan bahwa jika dirinya yang menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina, ia tidak akan ragu untuk memecat Riva Siahaan.
Namun, karena posisinya hanya sebagai Komisaris Utama, kewenangan tersebut berada di tangan Direktur Utama Pertamina dan Menteri BUMN.
"Yang berhak memecat Dirut Pertamina Patra Niaga, ya Dirut Pertamina dan Menteri BUMN. Komisaris Utama tidak bisa berbuat banyak," tegas Ahok.
Ahok juga menduga bahwa kasus korupsi di Pertamina Patra Niaga ini hanya sekadar pergantian aktor, sementara pola permainan tetap sama.
(Muhsin/fajar)
