FAJAR.CO.ID -- Indeks Demokrasi 2024 Indonesia turun lagi. Rilis teranyar Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan Indeks Demokrasi Indonesia turun tiga peringkat dibanding tahun lalu. EIU menyoroti kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Lembaga penelitian dan analisis yang berpusat di London itu juga menyoroti lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial. Mahkamah Konstitusi saat itu dipimpin Anwar Usman yang tak lain paman Gibran alias ipar Joko Widodo yang saat itu menjabat presiden.
Bagi EIU, perubahan dalam putusan MK telah merusak independensi peradilan.
EIU merilis Indeks Demokrasi 2024 dengan tajuk What's Wrong with Representative Democracy? atau Apa yang Salah dengan Demokrasi Perwakilan?
EIU mencatat Indeks Demokrasi 2024 Indonesia turun tiga peringkat dan masuk kategori negara dengan demokrasi yang cacat atau flawed democracy.
EIU juga menyoroti kemenangan Prabowo Subianto lewat Pilpres 2024 yang didukung presiden sebelumnya, Joko Widodo.
"Aliansi Tuan Prabowo dengan pendahulunya telah meningkatkan ketakutan mengenai pemusatan kekuasaan serta kurangnya pengawasaan dan keseimbangan," bunyi laporan Indeks Demokrasi 2024 dari EIU.
Indeks demokrasi Indonesia 2024 kembali mengalami penurunan seperti tahun-tahun sebelumnya. Penilaian lembaga riset dan analisis yang berpusat di London itu, skor Indeks Demokrasi 2024 Indonesia sebesar 6,44.
Indeks Demokrasi 2023 yang dirilis tahun lalu, Indonesia memperoleh skor 6,53.
Dengan skor tersebut, Indonesia berada di peringkat 59 dari 167 negara yang diteliti. Tahun lalu, indeks demokrasi Indonesia masih berada di peringkat 56.
Penilaian Indeks Demokrasi 2024 yang digunakan EIU berdasarkan lima indikator. Indikator dengan skor tertinggi adalah proses pemilu dan pluralisme Indonesia dengan skor 7,92 poin.
Indikator penilaian lainnya adalah fungsi pemerintahan (6,79), partisipasi politik (7,22), kebebasan sipil (5,00), dan budaya politik (5,29).
Dari kelima indikator penilaian tersebut, indikator yang mengalami penurunan tajam dari tahun lalu adalah fungsi pemerintahan. Skor fungsi pemerintahan, sebelumnya meraih poin 7,86. Nilai kebebasan sipil Indonesia pada indeks tahun ini juga turun dibanding tahun lalu, yakni 5,29.
Adapun ilai proses pemilu dan pluralisme serta partisipasi politik tidak mengalami perubahan. Sementara budaya politik Indonesia mengalami peningkatan nilai dari tahun sebelumnya yang hanya 4,38. (*)
