“Bapak selalu bilang rugi, rugi, tapi kok masih bisa nikmati. Ini kan jadi suatu hal yang kontra produktif,” tambah Ismail.
Ia pun berharap, agar persoalan itu diselesaikan. Sehingga tidak ada lagi kontraktor yang mengadukan piutangnya ke DPR.
“Semoga dalam waktu singkat, upaya maksimal bisa dilakukan. Jangan kesannya orang punya utang larinya masuk ke DPR. Nggak bener Pak. Bukan itu tufoksinya, karena tanggung jawabnya ada di bapak,” tuturnya.
“Sekarang, diviralkan dulu baru dibayar. Lalu bagaimana yang tidak viral. Itu kan juga jadi suatu hak yang wajib dan harus diselesaikan,” sambung Ismail.
Di sisi lain, Ismail mempersoalkan BUMN Karya yang menggunakan kontraktor dari Jakarta. Saat mengerjakan projek di daerah.
“Kontraktor lokal di daerah.
Hampir semua projek yang bapak bawa, itu ikut serta dengan kontraktor dari Jakarta. Kontraktor lokal ini hanya jadi penonton. Nanti kalau ada sisanya, yang jelek-jelek, yang kurang-kurang, baru dikasi ke mereka. Mereka inilah kemudian yang tersiksa karena tidak dibayar,” terangnya.
“Semoga Para Dirut tersadarkan dengan kondisi itu. Bisa mengambil langkah bijaksana,” tandas Ismail.
(Arya/Fajar)
