FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Universitas Airlangga, Henri Subiakto, kembali mengeluarkan pernyataan tajam terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui cuitan di akun X pribadinya, ia menegaskan bahwa BUMN adalah subsistem yang berada di bawah kendali langsung pemerintah.
Dalam pernyataannya, Henri mengingatkan bahwa jika sistem pemerintahan tidak transparan dan dikelola oleh para koruptor, maka dampaknya akan berimbas langsung pada BUMN. "BUMN itu subsistem dari sistem yang lebih besar, yaitu pemerintahan dan negara," tulisnya dalam unggahan yang dikutip pada Kamis (6/3/2025).
Ia menyoroti bagaimana korupsi di tingkat elit pemerintahan bisa mencerminkan keadaan di dalam BUMN itu sendiri. "Kalau sistem pemerintahnya dikelola tidak transparan oleh elit-elit yang korup, maka BUMN sebagai subsistem juga akan memiliki karakter yang sama dengan sifat korupnya sistem besar yang menaunginya," tambahnya.
Lebih lanjut, Henri menekankan bahwa jika ingin membersihkan BUMN dari praktik korupsi, maka pembersihan harus dimulai dari pemerintah itu sendiri. Menurutnya, langkah ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan perubahan yang benar-benar efektif.
"Membersihkan BUMN dari para pelaku korupsi, maka harus juga dimulai dengan membersihkan pemerintahan dari para pelaku korupsi," tegasnya.
Ia juga menjelaskan alasan mengapa langkah ini penting. "Kenapa demikian? Karena yang mengendalikan BUMN itu orang pemerintah. Level menteri ke atas. Dirut dan Komut BUMN itu hanya pelaksana. Hanya kepanjangan tangan pemerintah. Ibarat seni, mereka adalah wayang yang dimainkan. Sedangkan dalangnya adalah Menteri dan atasannya," ujarnya.
Henri pun secara khusus menyinggung kasus dugaan korupsi di Pertamina. Ia menilai bahwa Presiden dan Jaksa Agung tampak enggan menyentuh aktor utama di balik skandal tersebut.
"Terkait korupsi besar di Pertamina, nampaknya Presiden dan Jaksa Agung ngeper, tak berani menyentuh dalang dan penentunya. Karena bisa merembet ke mana-mana," ungkapnya.
Ia pun mengkritisi proses penegakan hukum di Indonesia yang dinilainya masih tebang pilih. "Berbagai alasan sudah dilontarkan. Rakyat harus sabar menerima kenyataan bahwa negeri ini penegakan hukumnya memang tidak baik-baik saja. Hanya yang kecil-kecil dan pinggiran yang jadi sasaran yang dikenakan. Sedangkan biangnya yang di atas cenderung gelap," pungkasnya. (bs/fajar)
