FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kualitas Makan Bergizi Gratis kian dipertanyakan. Anggaran yang awalnya disebut Rp15 ribu per porsi dikurangi menjadi Rp10 ribu. Kini, Komisi Pemberantasan Korupsi mengendus anggaran Makan Bergizi Gratis alias MBG disunat menjadi Rp8 ribu.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkap kabar adanya pengurangan harga makanan program MBG itu. Bahkan, isu ini menjadi topik pembahasan dalam rapat antara KPK dan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu (5/3/2025) lalu.
"Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," beber Setyo Budiyanto.
Setyo mengaku perlu memverifikasi informasi tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
"Ini baru informasi. Informasi ini kan belum di verifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tetapi, karena bersifat pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif," kata Setyo kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).
Untuk memverifikasi informasi tersebut, KPK meminta Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana untuk memperbaiki sistem tata kelola program MBG.
Penyimpangan Berisiko Terjadi di Daerah
Sebagai penanggung jawab program Makan Bergizi Gratis, BGN harus memperbaiki tata kelola program agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.
"Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif," katanya.
Setyo pun meminta BGN agar rutin melakukan pengecekan. "Saran diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan," katanya.
Menurutnya, anggaran program MBG luar biasa besar, sehingga sangat penting untuk melakukan pengawasan.
Distribusi dana yang terpusat di Badan Gizi Nasional berisiko menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.
Anggaran Makan Bergizi Gratis Luar Biasa Besar
"Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar. Saya ingatkan ada empat hal yang perlu dicermati dalam melaksanakan Program MBG ini. Pertama, potensi fraud-nya pasti ada. Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah," tegasnya.
Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan lembaganya mengelola anggaran MBG pada 2025 sebesar Rp70 triliun.
Anggaran tersebut kemungkinan masih akan bertambah Rp100 triliun pada triwulan ketiga, sehingga total dana MBG bisa mencapai Rp170 triliun.
Dadan menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga pengawas, termasuk BPKP, BPK, dan Kejaksaan Agung, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. (*)
