FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut banyak celah korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis. KPK telah mengendus potensi korupsi mulai dari pemotongan atau sunat anggaran MBG hingga penunjukan secara eksklusif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan celah korupsi program MBG itu sekaligus merespons keresahan publik. KPK mengendus soal dugaan perbedaan perlakuan antara satu SPPG dengan yang lainnya.
- Penunjukan Eksklusif SPPG Terkesan Dipaksakan
Laporan masyarakat menyebut ada lokasi dapur program MBG yang dikerjakan oleh SPPG terkesan penunjukannya dipaksakan.
"Ada yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan bakunya,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, dikutip Sabtu (8/3/2025).
Lokasi dapur ini sangat penting dan menentukan kelayakan makanan yang akan disajikan kepada anak-anak di sekolah. Betapa tidak, lokasi dapur yang tidak sesuai bisa merusak kondisi makanan saat diberikan kepada para siswa.
"Pemerintah diminta menindaklanjuti temuan ini. Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan,” kata Setyo.
Menurut Setyo, pemerintah seharusnya dapat mengajak masyarakat lokal untuk mengelola makan bergizi gratis. Pelibatan masyarakat bisa menghilangkan penunjukan SPPG secara eksklusif.
- Potensi Fraud dari Anggaran yang Sangat Besar
KPK mengawasi program Makan Bergizi Gratis karena anggarannya yang luar biasa sangat besar. Potensi curang atau fraud sangat memungkinkan terjadi.
"Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto.
Dia menyebut potensi curang atau fraud dari program MBG ini karena anggarannya sangat besar dan terpusat di Badan Gizi Nasional (BGN). Tentu saja, tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah.
- KPK Endus Sunat Anggaran MBG
Lembaga antirasuah ini mengaku telah menerima laporan pengurangan anggaran alias sunat anggaran program Makan Bergizi Gratis dari daerah. Tidak tanggung-tanggung, anggaran program Makan Bergizi Gratis yang awalnya direncanakan sebesar Rp15 ribu per porsi kemudian dikurangi jadi Rp10 ribu per porsi, kemudian disunat lagi.
"Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo.
- Dana Terpusat di BGN Berpotensi Menyimpang di Daerah
KPK mengungkapkan adanya kekhawatiran pada dana program Makan Bergizi Gratis. Anggarannya terpusat di Badan Gizi Nasional. KPK mengingatkan agar distrubusi dilakukan dengan baik agar tidak menyimpang di daerah.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengkhawatirkan anggaran MBG menjadi seperti es batu yang mencair di daerah.
Menurut Setyo, penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan tata kelola keuangan terhadap program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," kata dia.
- BGN Berpotensi Kelola Anggaran Rp170 Triliun
Ketua BGN Dadan Hindayana menjelaskan lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp70 triliun pada 2025, dengan kemungkinan tambahan Rp100 triliun pada triwulan ketiga sehingga total dana MBG bisa mencapai Rp170 triliun.
BGN, terang Dadan, telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga pengawas, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.
"Kami hadir di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan," ungkap Dadan. (*)
