FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Ribuan calon aparatur sipil negara (CASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (10/3/2025).
Demonstrasi ini merupakan bentuk penolakan terhadap penundaan pengangkatan mereka yang sebelumnya telah dijadwalkan oleh pemerintah.
Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, aksi ini berlangsung di tiga lokasi utama, yaitu Gedung DPR RI, Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), serta Istana Negara.
Massa mulai berkumpul sejak pukul 08.30 WIB dan berencana bertahan hingga tuntutan mereka mendapat respons dari pemerintah.
Dalam poster yang tersebar, para peserta aksi menuntut agar Menpan-RB mencabut surat edaran yang mengatur penyesuaian jadwal pengangkatan CASN dan PPPK tahun anggaran 2024.
"Mendesak Menpan-RB untuk mencabut surat edaran tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CASN/PPPK TA 2024," bunyi salah satu tuntutan dalam poster tersebut. Mereka juga menyoroti nasib jutaan calon ASN yang terancam tertunda masa pengangkatannya.
"Nasib 4 juta CASN/PPPK dipertaruhkan," lanjut pernyataan dalam poster tersebut.
Pihak kepolisian telah menyiagakan 894 personel untuk mengamankan jalannya aksi ini.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menyatakan bahwa petugas akan disebar di berbagai titik untuk memastikan demonstrasi berlangsung tertib.
"Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan menyesuaikan kondisi di lapangan," ujar Susatyo.
Ia juga mengimbau para demonstran agar menyampaikan aspirasi mereka dengan tertib dan damai.
Penundaan pengangkatan CASN dan PPPK ini diputuskan pemerintah berdasarkan pertimbangan administrasi dan kesiapan anggaran.
Menurut keputusan terbaru, pengangkatan CPNS 2024 akan dilakukan pada 1 Oktober 2025, sedangkan PPPK baru akan mulai bertugas pada 1 Maret 2026.
Padahal, berdasarkan jadwal sebelumnya, peserta seleksi CPNS 2024 seharusnya menerima Nomor Identitas Pegawai (NIP) pada Maret 2025, sementara PPPK tahap 1 dijadwalkan diangkat pada Februari 2025 dan tahap 2 pada Juli 2025.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, dalam rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR RI pada Rabu (5/3), menjelaskan bahwa perubahan jadwal ini diperlukan untuk memastikan proses pengangkatan ASN dilakukan dengan cermat dan sesuai prosedur.
"Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026," ujarnya.
Meskipun pemerintah menegaskan bahwa keputusan ini diambil dengan pertimbangan matang, ribuan calon ASN tetap menyuarakan kekecewaan mereka melalui aksi unjuk rasa ini.
Mereka berharap pemerintah dapat meninjau kembali keputusan tersebut agar tidak merugikan para peserta seleksi CASN dan PPPK yang telah menanti kepastian pengangkatan mereka.
(Wahyuni/Fajar)
