FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Usai Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku siap buka-bukaan terkait kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak dan produksi kilang di PT Pertamina Patra Niaga, tak sedikit pihak yang mempertanyakan perannya saat sebagai komisaris utama PT Pertamina (Persero).
Banyak pula yang menyayangkan mengapa Ahok baru mau buka-bukaan sekarang setelah kasus minyak oplos Pertamina dibongkar Kejaksaan Agung.
Staf Khusus (Stafsus) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Strategi Komunikasi dan Hubungan Arya Sinulingga mengatakan Kementerian BUMN selalu menugaskan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan di perusahaan milik negara, termasuk melaporkan adanya penyelewengan keuangan.
Menurut Arya, hal ini sudah berlangsung lama, contoh kasusnya adalah terbongkarnya kasus korupsi pada beberapa perusahaan BUMN seperti Jiwasraya, Asabri, Garuda Indonesia dan Indofarma.
"Kementerian BUMN itu selalu menugaskan orang-orang yang ditempatkan sebagai komisaris untuk mengawasi BUMN. Kalau di BUMN ada masalah hukumnya, selama ini dari komisaris dan direksinya laporan ke kita, itu pasti diproses secara hukum," ujar Arya di Jakarta, dilansir pada Senin (10/3/2025).
Hasil laporan dari komisaris dan direksi ini, kemudian dilakukan audit dan dilaporkan kepada Kementerian BUMN.
Arya menuturkan, Menteri BUMN Erick Thohir kemudian membawa laporan tersebut kepada Kejaksaan Agung. Oleh karena itu, Erick Thohir dan Kejaksaan Agung selalu berkomunikasi dan berkoordinasi sebagai upaya bersih-bersih BUMN.
"Kalau nggak ada laporan dari komisarisnya, ya Kementerian BUMN itu nggak bisa tahu karena memang komisaris diangkat untuk melakukan pengawasan. Jadi di situ kuncinya," tegasnya.
Arya juga mengapresiasi Kejaksaan Agung yang telah memberikan pernyataan bantahan terkait dengan isu keterlibatan Erick Thohir pada kasus dugaan korupsi tata kelola minyak pada PT Pertamina (Persero) dan beberapa anak usahanya.
Kementerian BUMN, disebut Arya fokus untuk membantu Kejaksaan Agung mengusut masalah tersebut.
"Kami dari Kementerian BUMN support betul masalah ini ya. Masalah korupsi ini memang sedang diproses teman-teman Kejaksaan, dan kita juga meminta supaya teman-teman Pertamina juga bekerja sama secara aktif dengan Kejaksaan, sehingga bisa menyelesaikan dengan baik urusan korupsi ini," kuncinya. (Pram/fajar)
