FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, menyatakan bahwa pihaknya ditugaskan pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proyek-proyek hilirisasi yang akan didanai oleh badan tersebut. Langkah ini bertujuan memastikan efektivitas investasi negara di berbagai sektor.
Rosan menyampaikan hal itu seusai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah menteri terkait di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025).
"Beberapa program yang akan dianalisa dan dievaluasi oleh Danantara (ada) di berbagai bidang, baik itu refinery (kilang) dengan teknologi baru ataupun beberapa bidang yang lain. Pada intinya kita akan evaluasi secara independen," ujar Rosan, yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Ia menegaskan, seluruh proyek hilirisasi yang diajukan untuk mendapatkan pendanaan dari Danantara harus sudah dalam kondisi matang. Artinya, proyek tersebut wajib mengantongi seluruh perizinan, baik terkait penguasaan lahan, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), maupun izin lainnya dari kementerian teknis yang berwenang.
Aspek kematangan proyek ini, lanjut Rosan, menjadi faktor utama agar Danantara dapat melakukan pemeriksaan secara komprehensif, mencakup analisis faktor risiko, potensi keuntungan, dan dampak penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.
"Dengan itu (proyek matang yang diajukan untuk ditinjau), Danantara bisa melakukan evaluasi-evaluasi secara komprehensif. Apabila investment komite kita sudah menyatakan ini layak investasi, kita harapkan itu segera langsung berjalan," kata Rosan, dikutip dari ANTARA.
Ia menambahkan, proses analisis dan evaluasi yang dilakukan Danantara diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan calon investor, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menanamkan modal pada proyek-proyek hilirisasi yang telah disiapkan.
Selain itu, evaluasi menyeluruh tersebut juga dimaksudkan untuk menjaga nilai dari konsep industrialisasi yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya agar industrialisasi berjalan secara bertanggung jawab, memperhatikan aspek keberlanjutan, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
"Ini sesuai juga dengan industrialisasi yang ingin kita capai sehingga proyek-proyek ini menjadi proyek-proyek yang sustainable, berkesinambungan, berkelanjutan, dan bersamaan juga menjaga emisinya itu menjadi lebih baik. Karena kita sudah mempunyai target untuk net zero pada 2060," jelas Rosan. (*)
