FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa waktu terakhir ramai sorotan terkait penundaan pengangkatan CPNS. Selain demonstrasi besar-besaran, petisi menolak kebijakan tersebut juga dukungannya makin meluas.
Seperti diketahui, Pemerintah memutuskan untuk menunda jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2024, yang kemudian memicu protes dari puluhan ribu warga.
Rini Widyantini, sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi, menegaskan bahwa seluruh pelamar yang telah lolos seleksi calon Aparatur Sipil Negara (ASN), baik CPNS maupun PPPK, tetap akan diangkat.
Pengangkatan CPNS yang awalnya dijadwalkan pad 22 Februari hingga 23 Maret 2025 ditunda hingga 1 Oktober 2025.
Sementara itu, pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang seharusnya berlangsung pada Februari dan Juli 2025, diundur hingga 1 Maret 2026.
Terkait hal itu, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, menilai, pemerintah Prabowo Subianto telah menunjukkan perencanaan yang carut marut perihal mundurnya pengangkatan 248.970 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 1.017.111 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal tersebut disampaikan Trubus dalam dialog Sapa Indonesia Pagi yang tayang di Kompas TV, Selasa (11/3/2025).
“Bahwa apa yang terjadi itu menunjukkan perencanaan yang carut marut menurut saya. Jadi tidak ada satu konsistensi,” ujar Trubus.
Bahkan, Trubus menilai penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK yang dilakukan pemerintahan Prabowo justru merugikan publik.
Menurut dia, pemerintah sebenarnya tidak ada urgensinya untuk menunda, karena sudah ditetapkan meskipun seleksinya memang sebelum pelantikan. Tapi tetap dalam konteks bernegara ada keberlanjutan.
“Sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda dengan pertimbangan lebih kepada istilahnya menimbulkan keresahan ataupun malah merugikan publik secara keseluruhan,” lanjutnya.
Atas dasar itu, Trubus pun menegaskan kepada pemerintah untuk tetap mengangkat CPNS dan PPPK tepat waktu.
“Menurut saya pemerintah apapun alasannya itu harus tetap mengangkat, harusnya 1 April ini harus tetap diangkat jadi tidak ada penundaan-penundaan, malah kalau bisa dimajukan, harusnya gitu, jangan malah tunda,” kata Trubus.
Hal itu terlepas dari kondisi negara dalam ini pemerintahan Prabowo-Gibran ada persoalan lain, seperti efisiensi dan sebagainya.
Sebab menurut Trubus, anggaran untuk mengangkat 248.970 CPNS dan 1.017.111 PPPK sudah ada.
“Kan sebenarnya nggak ada pemotongan gaji, artinya gaji ASN kan tetap, semua sudah direncanakan dengan matang lah bahwa itu semuanya tersedia,” ucap Trubus.
Sehingga kalau dikait-kaitkan dengan efisiensi, menurut Trubus, malah terlalu jauh. "Ini sebenarnya lebih kepada ketidaksiapan pejabat yang ditunjuk dalam hal ini BKN, Kemenpan RB,” kritiknya. (bs-sam/fajar)
