FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kalangan honorer menolak keras keputusan pemerintah untuk menunda pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hasil seleksi 2024.
Sebagai bentuk penolakan mereka, para honorer ini akan melakukan demo besar-besaran secara nasional pada 18 Maret 2025. Demo nasional ini disebut-sebut bakal melibatkan belasan ribu honorer.
Menurut Ketum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN), sesuai hasil koordinasi dengan forum-forum maupun aliansi honorer, demo 18 Maret ini akan dimaksimalkan jumlah massanya.
"10 ribu honorer Kabupaten Bekasi siap tumpah ruah di Kantor Ibu MenPAN-RB Rini Widyantini," kata Fadlun dilansir dari JPNN, Selasa (11/3/2025).
Para honorer Kabupaten Bekasi ini merupakan gabungan lintas instansi. Ada guru, tenaga teknis, nakes, Satpol PP, petugas Damkar, dan lainnya. Mereka akan dipimpin Firmansyah.
Fadlun menegaskan, target utama demo nasional ini ialah kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
"Nantinya semua honorer dari berbagai forum dan daerah akan bertemu di Jakarta. Kemudian menyampaikan aspirasi utama, yaitu menolak penundaan pengangkatan PPPK 2024 pada Maret 2025," tegasnya.
Dia mengimbau honorer yang ingin memperjuangkan nasibnya untuk tidak takut bersuara. Jangan juga takut dengan upaya penggembosan. "Menyalurkan aspirasi lewat demo itu dilindungi undang-undang, dengan catatan tidak anarkistis. Pemerintah juga jangan alergi untuk dikritik," tegasnya.
Demo nasional bertajuk Aliansi Merah Putih menolak penundaan pengangkatan PPPK 2024 dikomandani ketum FKBPPPN.
Adapun inti utama dari demo nasional ini sebagai berikut:
1..Tolak/cabut Surat MenPAN-RB Nomor 2793/B-KS.0401/SD/K/2025 tentang Penyesuaian Jadwal Seleksi CASN kebutuhan tahun 2024;
- Pengangkatan, pelantikan tetap dilaksanakan dan dituntaskan di tahun 2025 tepatnya April 2025;
- Agar diselesaikan seluruh honorer baik tahap 1, yaitu R1, R2, R3 (L) dan Non (L), dan tahap 2 secara mekanisme diserahkan oleh pemerintah pusat agar ke depannya tidak ada lagi honorer Tahun 2025 wajib dituntaskan tidak ada lagi honorer.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengeluarkan surat terbarunya yang berisi lima instruksi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh.
Surat MenPAN-RB Nomor B/1043/M.SM.01.00/2025 tertanggal 7 Maret 2025, ini sifatnya sangat segera. Adapun perihalnya ialah tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024 Dalam suratnya, MenPAN-RB Rini mengatakan, sesuai surat Kepala BKN Nomor: 2763/B-MP.01/SD/K/2025 tanggal 7 Maret 2025 perihal penetapan TMT CPNS dan PPPK 2024, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- Memperhatikan dan menindaklanjuti kesepakatan pemerintah dengan DPR pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II pada Rabu, 5 Maret 2025, maka pada prinsipnya kami dapat mempertimbangkan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN formasi tahun 2024 menjadi sebagai berikut
a. Untuk CPNS diangkat serentak terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Oktober 2025; dan
b. Untuk PPPK diangkat serentak terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Maret 2026.
- Penataan pegawai non-ASN yang dilakukan saat ini merupakan afirmasi kebijakan terakhir pemerintah, sehingga perlu dipastikan tidak ada lagi pengangkatan pegawai non-ASN di instansi pemerintah.
- Proses pengadaan CASN yang akan datang dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.
- BKN agar segera menyusun road map penyelesaian administrasi pengangkatan CASN formasi tahun 2024 untuk memastikan CASN dapat bekerja sesuai waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- BKN agar segera menyampaikan kepada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta CASN perihal penyesuaian jadwal pengangkatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 beserta teknis pelaksanaannya. (fajar)
