"Sebelum berhenti, saya sudah kunci dalam RKAP untuk 2024 di dalam RUPS. Mereka harusnya melakukan penghematan 46 persen di seluruh pengadaan. Dan itu sudah tanda tangan," jelasnya.
Kini, memasuki tahun 2025, Ahok menantang untuk membuktikan apakah direksi Pertamina benar-benar menjalankan kebijakan tersebut atau justru melakukan penyimpangan.
"Kalau penghematan enggak 46 persen sesuai hitungan, kita pakai konsultan loh, berarti ada maling. Kalau diubah di RUPS dan RKAP berarti ada intensi nyolong, semuanya tercatat," tegasnya.
Ahok juga mengungkap bahwa selama menjabat ia kerap mengeluarkan ancaman keras kepada direksi yang meremehkannya.
"Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian yang nganggap saya gak berdaya, mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut," tukasnya.
"Tapi tunggu aja, waktu akan berputar, semua catatan akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, gue penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik direksi," tambah dia.
Lebih lanjut, Ahok menegaskan bahwa jika pemerintah serius memberantas korupsi di sektor migas, ia siap memberikan data yang dimilikinya.
"Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin dengan data ini saya akan penjarakan kalian semua," tandasnya.
Ia pun menyinggung bahwa kasus dugaan korupsi di Pertamina tidak hanya melibatkan satu orang, tetapi kemungkinan juga melibatkan pihak-pihak lain.
