FAJAR.CO.ID,JAKARTA -- Rapat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada Sabtu (15/3/2025) mendapatkan banyak sorotan.
Salah satu yang disorot terkait lokasi berlangsungnya rapat di salah satu hotel mewah yaitu Hotel Fairmont di Jakarta.
Diketahui, alasan dipilihnya hotel mewah ini karena menjadi satu-satunya yang tersedia di antara pilihan yang lain.
Ditambah lagi, harga sewa Hotel Fairmont terjangkau. Sebab hotel telah bekerja sama dengan pemerintah.
Meski begitu, Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan mengaitkan hal ini ke Partai PDI Perjuangan.
Melalui cuitan di akun X pribadinya, Umar menyebut rapat ini harusnya di tolak berlangsung di hotel apalagi Ketua Komisi I itu berasal dari PDIP yang disebutnya Pro Rakyat.
“Ketua Komisi I itu PDIP. Jadi masih percaya kalau PDIP pro rakyat? Mustinya rapat dihtl ditolak donk dgn dalih apapun,” tulisnya dikutip Minggu (16/3/2025).
Ia pun dengan tegas mengatakan heren terkait kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh Pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto sebelum mengeluarkan kebijakan terkait efisiensi anggaran namun rapat justru berlangsung di hotel
“Heran prabowo serukan Efesiensi mereka malah rapat di htl mewah. #Terlalu,” tuturnya.
(Erfyansyah/fajar)
