FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto, memberi komentar terkait penolakan RUU TNI.
Koalisi Masyarakat Sipil memberikan kritik tajam terkait revisi undang-undang (RUU) TNI, Polri, hingga Kejaksaan.
RUU tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan abuse of power.
Terkait hal ini, Gigin Praginanto melalui cuitan di akun X pribadinya pun memberikan komentar.
Menurutnya, militerisasi banyak meningkatkan risiko politik di Indonesia.
Hal ini tentunya bisa memperparah kearah penyalagunaan kekuasaan dan senjata.
“Militerisasi akan meningkatkan risiko politik karena berpotensi memperparah penyalahgunaan kekuasaan dan senjata,” tulisnya dikutip Minggu (16/3/2025).
Hal ini menurutnya bisa dipakai sebagai alasan untuk tidak dijadikan pelaku atau sebagai penyebabnya.
Dari sini juga Gigin menyebut banyak investor yang bisa saja merubah haluan ke negara tetangga.
“Dengan alasan tak mau kena getahnya, bayak investor mancanegara banting setir ke negara tetangga,” tuturnya. (Erfyansyah/Fajar)
