Yuliot menekankan pentingnya komitmen awal yang kuat dalam proyek ini agar tidak terulang kegagalan seperti yang terjadi pada kerja sama antara PTBA dan investor asal Amerika Serikat (AS), Air Products & Chemicals, Inc (APCI).
“Kami memastikan di awal. Jadi, kalau Air Products kemarin itu kan juga agak lama karena mereka minta ada jaminan penjualan pasokan. Pada saat mereka minta keputusan, kita agak terlambat. Jadi, kita tidak mau kehilangan momen,” jelasnya.
Proyek gasifikasi batu bara menjadi DME akan menggunakan transfer teknologi dari Asia, AS, hingga Eropa. Pemerintah berencana memilih teknologi yang paling efisien untuk memastikan keberhasilan proyek ini.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengonfirmasi bahwa proyek DME tidak hanya akan dibangun di Sumatra Selatan, tetapi juga di Kalimantan.
Rencana ini telah dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas sebagai tindak lanjut dari pembahasan hilirisasi tahap pertama yang akan dibiayai oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
“Kita juga akan langsung melakukan pembangunan DME sebagai substitusi dari (impor) LPG. Ini akan kita lakukan di samping hilirisasi sektor perikanan, perhutanan, dan perkebunan,” katanya di Istana Negara.
Proyek gasifikasi batu bara menjadi DME sebenarnya telah dirintis sejak era Presiden Joko Widodo, dengan PT Bukit Asam sebagai pelaksana utama dan dukungan investasi dari APCI.
Proyek ini direncanakan berlangsung selama 20 tahun di wilayah Bukit Asam Coal Based Industrial Estate (BACBIE) yang terletak di mulut tambang batu bara Tanjung Enim, Sumatra Selatan.
