FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menanggapi sorotan miring terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) belakangan ini.
Ia menyatakan bahwa data survei, termasuk dari lembaga milik profesor yang kerap menyudutkan TNI, justru menunjukkan bahwa TNI tetap menjadi institusi yang paling dipercaya oleh publik.
"Akan terlihat TNI ada institusi yang mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi," kata Hasan di X @NasbiHasan (16/3/2025).
Ia mengajak masyarakat untuk melihat hasil survei tersebut sebagai bukti bahwa TNI masih menjadi institusi yang diandalkan oleh rakyat.
"Teman-teman yang pernah capture hasilnya boleh taro di komentar," tandasnya.
Hasan menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap TNI tetap tinggi berdasarkan data survei yang ada.
Belakangan ini, TNI mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk aktivis, akademisi, dan masyarakat sipil, terkait dugaan upaya militer untuk menguasai berbagai bidang yang seharusnya menjadi ranah sipil.
Sorotan ini semakin mengemuka seiring dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang dianggap membuka peluang bagi militer untuk terlibat lebih jauh dalam urusan sipil.
Salah satu poin yang menuai kritik adalah wacana penempatan prajurit aktif TNI di sejumlah kementerian dan lembaga sipil.
Hal ini dianggap sebagai langkah yang dapat mengikis kedaulatan sipil dan mengancam demokrasi.
Banyak yang khawatir, keterlibatan militer dalam urusan sipil akan menciptakan ketidakseimbangan dan memunculkan praktik otoritarianisme.
Sebelumnya, YouTuber dan pendiri Malaka Project, Irwandi Ferry menyuarakan keprihatinannya terhadap keterlibatan militer dalam pemerintahan.
Dalam pesannya, ia menyerukan agar masyarakat sipil tidak membiarkan militer mengambil alih peran dalam pemerintahan.
“Para sipil, mau lu pelajar, mahasiswa, pekerja formal atau informal, bahkan pengusaha sekalipun, sekali lagi gue gak akan pernah mempertanyakan moralitas lu, keyakinan lu bahkan pilihan politik lu," ujar Irwandi dalam keterangannya (17/3/2025).
"Tapi apa lu bener-bener bakal biarin roda pemerintahan ini dimasuki oleh para serdadu ini?” tambahnya.
Ia juga mempertanyakan motivasi di balik dukungan terhadap militer, bahkan menawarkan untuk membayar lebih agar masyarakat tidak mengkhianati kedaulatan sipil.
“Kalau ini bagian dari pekerjaan, berapa lu dibayar buat ada di sisi militer? Gimana kalau gue bayar lebih, supaya lu gak mengkhianati kedaulatan sipil yang lu miliki? Gue cari mati-matian deh duitnya,” Irwandi menuturkan.
Irwandi menegaskan bahwa tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa pemerintahan suatu negara menjadi lebih baik ketika militer aktif terlibat di dalamnya.
“Gak ada ceritanya pemerintahan suatu negara lebih baik ketika militer aktif turut campur di dalamnya. Jangan dibiarkan,” tegasnya.
(Muhsin/fajar)
