Kritikan keras terhadap RUU TNI yang memberi kewenangan kepada TNI untuk mengisi jabatan di 16 kementerian/lembaga juga disuarakan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Mohamad Syafi' Alielha (Savic Ali).
Mohamad Syafi' Alielha (Savic Ali) menilai TNI tidak dididik untuk ke lembaga peradilan dan kejaksaan.
Mohamad Syafi' Alielha berpendapat bahwa masuknya TNI ke lembaga peradilan Mahkamah Agung maupun Kejaksaan Agung akan memberikan dampak negatif pada pelaksanaan pemerintahan yang baik.
"Saya kira itu (masuknya TNI ke MA dan Kejagung) tidak masuk akal. Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung butuh kompetensi hukum yang sangat tinggi dan TNI tidak dididik untuk ke sana," kata Mohamad Syafi' Alielha dilansir dari keterangan resmi, Senin (17/3/2025).
Mohamad Syafi' Alielha berpendapat bahwa masuknya TNI ke lembaga peradilan Mahkamah Agung maupun Kejaksaan Agung akan memberikan dampak negatif pada pelaksanaan pemerintahan yang baik.
"Saya kira itu (masuknya TNI ke MA dan Kejagung) tidak masuk akal. Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung butuh kompetensi hukum yang sangat tinggi dan TNI tidak dididik untuk ke sana," kata Mohamad Syafi' Alielha dilansir dari keterangan resmi, Senin (17/3/2025).
Menurutnya, TNI bisa saja mengisi beberapa kementerian atau lembaga yang dianggap masih memiliki relevansi dengan TNI atau pertahanan. Ada beberapa jabatan sipil yang masih memungkinkan untuk diterima jika diiisi oleh TNI. (*)
