FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Belum selesai sorotan terhadap RUU TNI, kini publik diperhadapkan dengan insiden penembakan terhadap tiga Polisi di Lampung.
Berdasarkan informasi yang didapatkan, ketiga polisi tersebut masing-masing Kapolsek Negara Batin Iptu Lusiyanto, bersama dua anggotanya, Bripka Petrus dan Bripda Ghalib.
Mereka tewas tertembak usai menggerebek tempat judi sabung ayam milik anggota TNI Kopral Kepala B dan Pembantu Letnan Satu L.
Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus penembakan tersebut.
"Kita turut prihatin dan berduka yah, atas gugurnya tiga personil yang diduga ditembak oknum tentara, pemilik sabung ayam di Lampung," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Selasa (18/3/2025).
Ia menilai insiden ini sebagai cerminan bahaya ketika militer diberikan kekuasaan berlebihan, yang berpotensi mengancam kebebasan masyarakat sipil.
"Bagi saya ini sebuah cermin bagaimana keprihatinan terutama masyarakat sipil terhadap militer kalau diberikan kekuasaan berlebih," lanjutnya.
Jika militer diberikan kekuasaan berlebihan, kata Ferdinand, maka cenderung akan menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk mengintimidasi.
"Melakukan hal-hal yang membuat dirinya merasa lebih dominan dari masyarakat sipil. Inilah ancaman kepada kebebasan masyarakat sipil," sebutnya.
Diakui Ferdinand, sipil dan militer memang dari dulu sudah seperti dua kutub yang saling membentur ketika berdekatan.
"Karena memang militer terlatih untuk hal-hal yang sifatnya, menggempur, menyerang, menghabisi. Sementara masyarakat sipil lebih cenderung kepada kehidupan sosialis," ucapnya.
Tambahnya, hal tersebut menjadi kekhawatiran pada lingkungan masyarakat. Untuk itu, cenderung ada penolakan terhadap upaya memberikan kesempatan bagi militer berada di lembaga pemerintahan.
"Kalau sudah terjadi, gesekan antara sipil dan militer mungkin akan semakin besar dan terjadi konflik yang sesungguhnya," tukasnya.
"Itu sudah keniscayaan ketika militer cenderung lebih dominan kepada masyarakat sipil. Apalagi kalau sudah menenteng senjata, dia merasa lebih super power, lebih kuat," sambung dia.
Ferdinand bilang, pemerintah mestinya melakukan antisipasi, jangan sampai undang-undang yang digagas ini memberikan kekuasaan lebih kepada militer.
"Artinya nanti di lapangan terjadi persinggungan antara militer dan sipil. Ini ancaman tersendiri bagi kondusifitas berbangsa dan bernegara kita," kuncinya.
(Muhsin/fajar)
