Eks Ketua BEM Unpad: Kita Tuh Sebenarnya Sudah Dapat Spoiler Jika Dwi Fungsi TNI Kembali Diaktifkan

  • Bagikan
etua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran tahun 2022, Virdian Aurellio Hartono (foto: Instagram)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Virdian Aurellio, membuka suara terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan menyatakan bahwa susah ada spoiler sebelumnya, jika Dwifungsi kembali diaktifkan.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran tahun 2022, Virdian Aurellio Hartono, merupakan sosok pemuda yang kini aktif menyurakan keresahan masyarakat dan berbagi sudut pandangnya melalui platform Tiktok dan akun X pribadinya.

Baru-baru ini ia kembali membuka suara dengan mengangkat topik RUU TNI, yang tengah menjadi polemik saat ini.

Menurut Virdian, kita sudah diberikan spoiler atau dampak dari RUU TNI jika berhasil disahkan.

"Kita tuh Sebenarnya udah dapat spoiler, apa jadinya kalau sampai Dwifungsi TNI itu kembali ke ranah sipil, mulai dari arogansi, intimidasi, sampai statement bodoh seperti yang dilakuin stafsus Kemenhan, Dedy Corbuzier," ujar Virdian, dilansir X Selasa, (18/3/2025).

Virdian kemudian membahas satu-satu topik yang diangkat.

  1. Tentang Deddy Corbuzier

Dengan bangga di videonya bilang adalah Stafsus Kemenhan walaupun publik protes begitu keras, dengan menyatakan bahwa protes warga sipil kemarin itu bentuk ilegal dan juga mengganggu Konstitusi.

Menurut Virdian, Justru kebebasan berekspresi itu adalah amanat dari konstitusi pasal 28, justru kita lagi memperjuangkan konstitusi bukan melanggar konstitusi.

Putusan MK juga sudah bilang kalau DPR itu tidak melibatkan masyarakat dalam pembentukan Undang-undang maka hasilnya tidak sah.

Berdasarkan UU no. 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan Perundang-undangan, yang berisi bahwa masyarakat itu harus dilibatkan oleh DPR atau pemerintah untuk pembentukan Undang-undang, kata kuncinya ialah partisipasi.

Pertanyaannya, rapat komisi satu DPR, yang dilakukan di Hotel mewah, ditengah efisiensi, diam-diam, ngebut, tertutup, dijaga ketat, apakah itu partisipasi? tanya Virdian.

Lebih lanjut, Virdian memberikan pertanyaan bahwa yang ilegal itu, adalah yang melanggar konstitusi itu masyarakat sipil atau DPR dan para penjaga-penjaganya?

  1. Sejarah Militer

Berdasarkan ulasan Virdian, jika membahas tentang Militer mungkin awalnya memang berangkat dari presidennya, lalu masuk kementerian, kemudian ABRI masuk desa, selanjutnya punya fraksi sendiri di parlemen.

Sekarang polanya mengarah kesana, perluasan kementerian untuk militer, tanpa disadari lambat lain akan mendapatkan fraksi sendiri di DPR.

  1. Trauma

Penyataan Virdian, bahwa ada trauma terhadap militer Orde Baru karena tingkat kekerasan yang sistematis.

Contohnya pengusaha atau bisnis, para ASN, Pemangku Kebijakan Publik, dan Politisi. Dan pada akhirnya mau tidak mau harus tunduk sama militer, karena mereka punya pasukan, mereka punya senjata.

Masyarakat kemudian dibuat jauh dari politik, seakan-akan semuanya stabil padahal mencekam, intimidasi dilakukan bagi yang kritis, bahkan penculikan.

  1. Nuansa Suasana Kritis dan Demokratis

Virdian menyebut, siapapun yang kritis akan dibilang kampungan, seperti di video Deddy Corbuzier dibilang anarkis.

Dulu di zaman Orba yang kritis dibilang Subversif, polanya sama, jadi kita bukan benci TNI, sebagaimana Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan hal sama tentang reformasi TNI, dan jangan sampai Dwifungsi TNI kembali, seperti era kegelapan awalnya setahun 2 tahun lama-lama 32 tahun.

(Besse Arma/Fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan