FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Penerimaan pajak per Februari 2025 mengalami penurunan drastis dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa penerimaan pajak turun lebih dari 30 persen dari Rp269 triliun menjadi Rp187,8 triliun.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menilai penurunan ini sudah diperkirakan sebelumnya.
Dikatakan Anthony, ada dua faktor utama yang menyebabkan turunnya penerimaan pajak, yakni melemahnya aktivitas ekonomi dan kegagalan sistem pajak digital Coretax.
“Daya beli masyarakat masih lemah, permintaan merosot, dan ini tercermin dari angka deflasi Februari 2025. Dampaknya, penerimaan pajak juga ikut turun,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Kamis (20/3/2025).
Selain itu, ia menyoroti sistem Coretax yang disebut-sebut telah menelan biaya hingga Rp1,3 triliun, namun mengalami banyak kendala teknis.
Akibatnya, banyak wajib pajak yang tidak bisa melaporkan atau membayar pajak tepat waktu, yang turut berkontribusi pada turunnya penerimaan negara.
Namun, alih-alih mengakui kegagalan ini, Anthony menilai Kementerian Keuangan justru mencari kambing hitam dengan menyalahkan para wajib pajak.
"Bukannya minta maaf kepada masyarakat luas atas kegagalan ini, Kemenkeu malah mencari kambing hitam, menyalahkan rakyat yang sudah susah payah bayar pajak, dengan memberi label wajib pajak nakal," cetusnya.
Kemenkeu bahkan menyebut ada 2.000 wajib pajak "nakal" yang akan diperiksa.
“Banyak wajib pajak yang kemungkinan besar akan mendapat intimidasi dan penetapan kurang bayar pajak secara sepihak," sebutnya.
